Pentagon mengkaji kurangi pangkalan militer di Teluk Persia

Pentagon menilai ulang kehadiran militer Amerika Serikat di Teluk Persia dan kemungkinan merombak rencana pembangunan pangkalan yang rusak akibat perang dengan Iran. Kajian itu mencuat setelah sejumlah fasilitas militer AS mengalami kerusakan dalam beberapa bulan terakhir.

The Washington Post melaporkan pengkajian itu sedang dievaluasi oleh kantor kebijakan Pentagon, bersamaan dengan peninjauan oleh Staf Gabungan dan Komando Pusat AS atau CENTCOM. Menteri Pertahanan Pete Hegseth belum memerintahkan peninjauan resmi.

Menurut laporan The Washington Post pada 18 Agustus 2026, beberapa pangkalan kemungkinan tidak akan dibangun kembali dalam bentuk dan kapasitas seperti sebelumnya.

Perang dengan Iran yang dimulai pada Februari menimbulkan kerugian besar bagi militer AS. The Washington Post menyebut enam personel militer AS tewas dalam serangan pada Maret terhadap Pelabuhan Shuaiba di Kuwait.

Lebih dari 200 fasilitas militer AS mengalami kerusakan atau kehancuran selama konflik, sementara AS menggunakan lebih dari 1.000 rudal pencegat pertahanan udara canggih.

Biaya perang diperkirakan sekitar 37,5 miliar dolar AS hingga akhir September, belum termasuk biaya memperbaiki pangkalan yang rusak. American Enterprise Institute pada April memperkirakan perbaikan pangkalan yang menjadi sasaran serangan membutuhkan sekitar 5 miliar dolar AS.

Pembahasan ini juga disebut dapat memperuncing perbedaan pandangan di pemerintahan Presiden Donald Trump. Satu kelompok masih mendukung keterlibatan militer AS yang kuat, sedangkan kelompok lain menilai komitmen di Timur Tengah perlu dikurangi agar sumber daya dapat dialihkan.

Laksamana Bradley Cooper disebut mendukung pembahasan kemungkinan memindahkan sebagian pasukan AS dari Teluk Persia ke wilayah yang lebih jauh ke barat.

Mantan diplomat AS Michael Ratney mengusulkan pemindahan pasukan dan peralatan ke arah barat, termasuk ke Yordania, Israel, atau kawasan pesisir Laut Merah di Arab Saudi. Defense Priorities mengusulkan penutupan pangkalan yang berada dalam jangkauan rudal dan drone Iran, termasuk pangkalan di Kuwait, dengan pemindahan ke fasilitas seperti Pangkalan Udara Prince Sultan dekat Riyadh.

Keputusan mengenai perubahan posisi militer AS masih memerlukan persetujuan pejabat senior pemerintahan. Pada saat yang sama, Washington disebut menghadapi pilihan untuk membangun kembali pangkalan yang rusak, mengurangi jumlah pasukan, atau memindahkan sebagian kekuatan militer ke lokasi baru.