Pemerintah Tingkatkan Standar Pengawasan Layanan Pemenuhan Gizi Nasional

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa, 19 Mei 2026.

Langkah pengetatan tersebut dilakukan melalui sertifikasi standar usaha serta audit kebersihan untuk mendukung program prioritas nasional dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menilai alokasi anggaran besar untuk program pemenuhan gizi ini wajib dikelola secara bertanggung jawab oleh seluruh mitra penunjang.

"Kita semua meyakini bahwa langkah awal kemajuan bangsa bermula dari satu titik, yaitu kecukupan gizi anak-anak kita," ujar Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada pemenuhan gizi untuk menyelesaikan persoalan kesehatan anak di berbagai wilayah secara komprehensif.

"Tidak ada bangsa yang maju jika anak-anaknya kelaparan atau tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi. Program MBG hadir untuk menjawab persoalan tersebut secara komprehensif, mulai dari peningkatan akses gizi di daerah terpencil hingga edukasi pola makan sehat," kata Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Pemberian asupan nutrisi yang optimal pada pagi hari di lingkungan sekolah juga dinilai memberikan dampak langsung bagi efektivitas kegiatan belajar mengajar.

"Kecukupan gizi terbukti meningkatkan fokus siswa dalam menyerap pelajaran, yang berbanding lurus dengan prestasi akademik dan penurunan angka putus sekolah," ujarnya Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Sektor usaha mikro dan para petani lokal diharapkan turut merasakan dampak positif dari perputaran ekonomi yang tercipta melalui program berskala besar ini.

"Gapembi harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program prioritas nasional ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, kita optimistis ekonomi daerah akan menguat seiring lahirnya generasi yang sehat dan cerdas," jelas Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Program ini diproyeksikan menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat di wilayah Lampung sehingga mampu menggerakkan ekosistem perekonomian daerah.

"MBG diharapkan menjadi instrumen yang baik bagi UMKM di daerah untuk terlibat dalam pengelolaan program, sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani," katanya Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Pemerintah daerah mengoptimalkan momentum ini agar masyarakat dapat membangun kemandirian ekonomi yang tangguh secara berkelanjutan.

"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan mandiri di tengah masyarakat," ujar Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Alven Stony mengonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur dapur SPPG di berbagai wilayah sepenuhnya menggunakan dana dari mitra swasta.

"Bayangkan, hampir 30 ribu dapur dikali Rp3 miliar. Artinya ada sekitar Rp90 triliun investasi yang berasal dari mitra GAPEMBI dan mitra SPPG, bukan dari APBN," kata Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Keterlibatan sektor swasta diklaim mempercepat proses pembangunan fisik dapur layanan gizi dibandingkan jika harus melewati mekanisme birokrasi pengadaan pemerintah.

"Kalau semuanya menggunakan dana APBN dan proses tender, pembangunan 28.800 dapur itu tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Ini murni investasi dari swasta," ujarnya Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Pihak asosiasi juga meluruskan persepsi publik di media sosial yang menganggap para pengusaha langsung meraup keuntungan besar pada tahun pertama operasional.

"Sampai hari ini kami para mitra belum balik modal. Estimasi pengembalian investasi itu sekitar dua tahun. Jadi tidak benar kalau disebut pesta pora atau menikmati keuntungan besar," tegas Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Program pemenuhan nutrisi massal ini mengadopsi skema yang telah sukses dijalankan oleh negara-negara maju dalam meningkatkan kualitas generasi muda mereka.

"Ini cita-cita besar Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi," katanya Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Penyediaan makanan sehat untuk pelajar terbukti memberikan hasil positif jangka panjang terhadap produktivitas dan kecerdasan bangsa di beberapa negara Asia dan Eropa.

"Jepang sudah sangat lama menjalankan program makan bergizi dan hasilnya terbukti terhadap kualitas generasi mereka," ujarnya Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Asosiasi meminta Badan Gizi Nasional membantu memberikan edukasi yang jelas mengenai manajemen operasional agar kendala administrasi kecil tidak menghentikan total pelayanan dapur gizi.

"Katakanlah ada 1.500 dapur yang di-suspend, itu hanya sekitar lima persen. Dan mayoritas persoalannya terkait administrasi seperti IPAL atau SLHS," jelas Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Penghentian sementara operasional akibat kendala teknis lapangan dinilai merugikan para pekerja lokal yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas dapur tersebut.

"Kadang masalahnya ada di tata kelola atau SDM di lapangan, tapi mitra langsung di-suspend. Akibatnya pelayanan terganggu dan pekerja tidak mendapat penghasilan," katanya Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Saat ini, asosiasi pengusaha ikut mengawal proses hukum terkait regulasi anggaran program tersebut yang sedang berjalan di tingkat pusat.

"Ada beberapa gugatan terkait dana MBG di MK, dan GAPEMBI ikut menjadi pihak terkait untuk mendukung program ini," pungkas Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Di tingkat teknis daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dr. Dwinan Marchiawati menginstruksikan percepatan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi ratusan dapur pengelola di wilayahnya.

"Berdasarkan data yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, hingga saat ini baru 55 SPPG yang telah memiliki SLHS dari total 196 SPPG yang ada di Kabupaten Subang," ujar dr. Dwinan Marchiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Sertifikasi kelayakan tersebut menjadi jaminan mutlak untuk menghindari risiko kontaminasi makanan serta membangun kepercayaan publik terhadap higienitas program gizi.

"Kita berharap seluruh SPPG segera memiliki sertifikasi sebagai bentuk jaminan keamanan dan perlindungan dalam pelaksanaan Program MBG," ujarnya dr. Dwinan Marchiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.