Pengamat Sebut Pergantian Pejabat Strategis Uji Konsolidasi Prabowo

Konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya solid karena belum dilakukannya pergantian pimpinan pada sejumlah instrumen strategis negara, dilansir dari rmol.id pada Senin, 3 Agustus 2026.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyoroti posisi penting di sektor pertahanan, keamanan, hingga penegakan hukum yang masih diisi oleh pejabat dari era pemerintahan sebelumnya.

"Panglima TNI masih orang lama. Begitu juga Kapolri. Jaksa Agung juga perlu dilakukan pergantian. Pergantian itu akan menjadi sinyal bahwa Presiden benar-benar memiliki kekuatan untuk mengonsolidasikan pemerintahannya," ujar Amir, dikutip Senin 3 Agustus 2026.

Meskipun legitimasi pemilu memberikan kewenangan penuh dalam sistem presidensial, efektivitas jajaran eksekutif sangat bergantung pada kendali atas birokrasi serta aparat penegak hukum.

"Kekuasaan formal belum tentu identik dengan kemampuan menjalankan seluruh agenda politik secara efektif," kata Amir.

Keberadaan figur-figur strategis yang dipersepsikan publik dekat dengan rezim terdahulu dianggap dapat membatasi ruang manuver politik pemerintahan baru.

Kondisi ini turut memicu persepsi di tengah masyarakat bahwa kepemimpinan nasional saat ini masih dibayang-bayangi oleh pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

"Selama persepsi itu masih berkembang, Presiden Prabowo membutuhkan langkah-langkah politik yang mampu menunjukkan independensi dalam mengambil keputusan," kata Amir.