Pengamat Sarankan Prabowo Merangkul PDIP demi Stabilitas Politik

Pengamat Politik Tony Rosyid menyarankan Presiden Prabowo Subianto merombak susunan kabinet dan merangkul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyusul penurunan elektabilitas sang presiden berdasarkan temuan dua lembaga survei.

Hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 mencatat elektabilitas Prabowo berada di angka 14,5 persen, berada di bawah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meraih 35 persen. Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia periode 14–24 Juli 2026 menempatkan Dedi Mulyadi di posisi puncak dengan 32,4 persen dan Prabowo di urutan kedua sebesar 18,8 persen.

Tony menilai perombakan besar-besaran perlu dilakukan pada kementerian, lembaga negara, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memperluas dukungan politik serta menyehatkan struktur pemerintahan.

"Ganti sejumlah orang di struktur kekuasaan dengan sumber daya manusia yang lebih profesional, termasuk mengganti kapolri dan panglima tentara yang sudah terlalu lama menjabat, agar terjadi penyegaran di dua institusi ini," ujar Tony, dikutip dari Warta Ekonomi pada Jumat, 31 Juli 2026.

Langkah merangkul kekuatan politik luar koalisi seperti PDIP dinilai menjadi opsi logis untuk memperkuat posisi pimpinan eksekutif.

"Berikan 3-5 menteri buat PDIP," katanya.

Namun, Tony mengingatkan bahwa bergabungnya PDIP ke pemerintahan berpotensi terhambat jika figur yang dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih bertahan di lingkungan Istana.

"Karena mereka tidak mau bergabung jika ada orang-orang Jokowi di Istana. Tak ada pilihan lain kecuali mengganti orang-orang mantan presiden itu dengan PDIP," ujarnya.

Menurut penjelasannya, keputusan perombakan tersebut membawa konsekuensi politik yang rumit bagi Prabowo dalam menjaga keseimbangan di lingkaran kekuasaan.

"Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang berat adalah ketika menghadapi dilema," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa keraguan dalam mengambil keputusan politik berisiko memperlemah efektivitas kepemimpinan presiden.

"Jika dilema terus dibiarkan, maka seorang pemimpin lambat laun akan melemah dan pada akhirnya tumbang. Apakah Prabowo akan tegas bersikap terhadap dilema-dilema itu? Terutama dilema dalam menghadapi Geng Solo," pungkas Tony.