BKN Tegaskan Tautan Pendaftaran CPNS 2026 di Media Sosial Hoaks

Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa informasi mengenai pembukaan pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2026 beserta tautan pendaftaran yang marak beredar di media sosial hingga Senin, 8 Juni 2026, adalah informasi palsu atau hoaks.

Pemerintah hingga kini belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait jadwal pembukaan rekrutmen tersebut karena masih menyelesaikan berbagai tahapan internal. Masyarakat diminta waspada terhadap modus penipuan digital yang memanfaatkan tingginya minat pelamar.

Kanal resmi pemerintah dan portal SSCASN menjadi satu-satunya jalur resmi yang akan digunakan untuk mengumumkan pendaftaran seleksi tersebut. Badan Kepegawaian Negara mengonfirmasi bahwa tautan yang beredar di masyarakat terindikasi kuat sebagai upaya penipuan berbasis phishing.

"Poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu," jelas Wisudo Putro Nugroho, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara BKN.

Pihak berwenang mengingatkan bahwa mengklik tautan ilegal tersebut berisiko memicu pencurian data sensitif seperti NIK, email, nomor telepon, hingga foto KTP. Pengisian data pribadi pada situs tidak resmi berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kejahatan identitas.

"BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN. Jangan sampai keinginan menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan membagikannya," tutup Wisudo Putro Nugroho, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini masih berfokus melakukan penyusunan formasi ASN. Pemerintah juga sedang menuntaskan proses seleksi dari sisa periode sebelumnya sebelum membuka rekrutmen baru.

"Kami tentunya ingin memperhatikan kompetensi-kompetensi yang nanti ke depan dibutuhkan dan kami juga sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ucap Rini Widyantini, MenPAN RB pada bulan Februari 2026 lalu.

Langkah antisipasi juga diserukan oleh pemerintah daerah menyusul temuan link pendaftaran ilegal yang menyebar lewat aplikasi perpesanan. Masyarakat diminta untuk menyaring informasi dan hanya merujuk pada domain resmi bkn.go.id.

“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran informasi palsu (hoaks) terkait rekrutmen CPNS 2026. Jangan mudah percaya pada tautan (link) pendaftaran ilegal yang marak beredar di media sosial karena terindikasi kuat sebagai tindakan penipuan atau phishing,” kata Mhd Dharma Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala BKD Lampung Selatan.

Pemerintah daerah mengonfirmasi bahwa konfirmasi mengenai ketidakbenaran tautan tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak regional BKN. Distribusi link palsu ini diharapkan segera dihentikan agar tidak menambah korban penipuan.

“BKN melalui Kepala Kantor Regional V BKN telah mengonfirmasi bahwa tautan pendaftaran CPNS 2026 tersebut adalah hoaks atau tidak benar,” ujar Mhd Dharma Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala BKD Lampung Selatan.

Pengumuman untuk formasi CPNS maupun PPPK nantinya akan dipublikasikan secara transparan melalui situs resmi dan platform instansi terkait. Proses pembuatan akun secara mandiri hanya dapat diakses melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

“Masyarakat diminta hanya memercayai informasi yang bersumber dari situs resmi BKN di bkn.go.id atau laman resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ucap Mhd Dharma Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala BKD Lampung Selatan.

Bagi calon pelamar yang bersiap mengikuti seleksi CASN, pembuatan akun SSCASN memerlukan dokumen digital seperti KTP, Kartu Keluarga, pas foto latar merah, dan swafoto. Seluruh pengisian data diri dan verifikasi harus disesuaikan dengan database kependudukan Dukcapil.