Pemerintah Percepat Pemulihan Konektivitas dan Air Pasca-Gempa NTT

Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi besar yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memprioritaskan pemulihan konektivitas serta layanan dasar masyarakat, Minggu (16/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memobilisasi sumber daya guna membuka akses transportasi yang terputus.

"Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung," kata AHY, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mencatat 12 titik longsoran sedang ditangani, meliputi tiga titik di ruas Ruteng-KM 210, satu titik di KM 210-Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik di ruas Aegela-Batas Kota Ende.

Alat berat seperti loader dan excavator dikerahkan untuk membersihkan material tanah, sembari tetap mewaspadai potensi gempa susulan di lokasi kerja.

Selain akses jalan, ketersediaan air bersih menjadi fokus utama dengan pemeriksaan infrastruktur seperti Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay yang secara visual dalam kondisi baik.

Pemeriksaan teknis juga mencatat kerusakan ringan pada Bendung Wae Laku di Manggarai Timur serta material longsor yang menutup saluran sekunder.

BBWS Nusa Tenggara II menyiagakan peralatan pendukung seperti drilling rig dan truck crane, serta memprioritaskan penanganan SPAM Waemese di Labuan Bajo.

"Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin," kata AHY, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pemerintah turut menyalurkan puluhan ribu paket sembako Bantuan Presiden (Banpres) untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban terdampak di lapangan.

"Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Proses asesmen terus dilakukan terhadap fasilitas publik, pemukiman, serta infrastruktur jalan dan air sebagai acuan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi mendatang.

"Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi," ujar AHY, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.