Pemprov Jatim Luncurkan Pelita ASN untuk Jaga Ketahanan Keluarga

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Pendampingan dan Layanan Terintegrasi bagi Keluarga Aparatur Sipil Negara (Pelita ASN) di Graha Menur, RSD Prof. dr. Moeljono, Surabaya, pada Senin (29/6), dilansir dari Detikcom.

Langkah ini diambil oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifatul Choiri Fauzi tepat pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 untuk memperkuat ketahanan domestik para pegawai pemerintahan.

Melalui kebijakan baru tersebut, aparatur sipil negara diharapkan mampu menyeimbangkan profesionalisme kerja dengan keharmonisan rumah tangga. Inisiatif ini juga dirancang sebagai wadah konsultasi guna memitigasi potensi konflik internal sebelum berujung pada keretakan hubungan.

"Pada peringatan Harganas ini kita juga meluncurkan Pelita ASN. Bagaimana pendampingan dan pelayanan secara terintegrasi bagi ASN terutama yang terkait dengan ketahanan keluarga," kata Khofifah, Jatim, Selasa (30/6/2026).

Sistem ini diproyeksikan menjadi instrumen deteksi dini yang memfasilitasi komunikasi intensif bagi pegawai. Khofifah menilai ruang diskusi semacam ini sangat krusial mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan dari sebuah perpisahan legal.

"Jadi ini sebetulnya lebih kepada inward looking kita melihat kebutuhan ASN di Jatim ini membutuhkan ruang dimana mereka bisa konsultasi sedapat mungkin kita bisa mencegah kemungkinan yang bisa berdampak sampai kepada perceraian," jelas Khofifah, Jatim.

Tingginya intensitas permohonan legalitas perceraian kedinasan yang masuk setiap pekannya memicu keprihatinan mendalam bagi pucuk pimpinan daerah. Pemprov Jawa Timur berkomitmen mengintervensi persoalan ini lewat jalur mediasi yang solutif dan terarah sejak fase awal keretakan.

"Saya sering kali menyampaikan kenapa kalau tiap Jumat itu hampir selalu dijadikan hari dimana Gubernur menandatangani izin perceraian. Persoalan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga sejauh kita masih bisa mencarikan solusi konsultasi, kita ingin melakukannya melalui konsultasi yang solutif," ujar Khofifah, Jatim.

Konsep dasar dari Pelita ASN mengedepankan prinsip perbaikan internal kedinasan secara mandiri. Gerakan moral ini diharapkan dapat menjadi percontohan yang baik yang nantinya bisa diadopsi oleh otoritas pemerintahan di tingkat kabupaten maupun kota.

"Nanti kalau cocok monggo Bupati/ Walikota bisa mengikuti program Pelita ASN karena ini bagian dari ibda' binafsik kita sendiri mencoba untuk bisa menemu kenali dan memberikan layanan sedapat mungkin," terang Khofifah, Jatim.

Implementasi program ini diperkuat lewat penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Selain ketahanan keluarga, Pemprov Jatim juga membagikan Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) 2026 kepada daerah yang inovatif.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam melindungi hak-hak anak. Kami berharap praktik-praktik baik ini dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur," ungkap Khofifah, Jatim.

Apresiasi terhadap terobosan penanganan anak dan keluarga di Jawa Timur ini turut datang dari pihak kementerian terkait. Langkah pemberian penghargaan tersebut dinilai sebagai stimulan kreatif yang belum banyak diimplementasikan oleh wilayah lain.

"Ada penghargaan PPPA Awards jadi ini juga baru ada di Jawa Timur. Jadi kenapa Jawa Timur sering mendapatkan perhatian dan penghargaan ini karena inovasi dan kreativitasnya sangat luar biasa," kata Arifatul Choiri Fauzi, Menteri PPPA.

Dalam pergelaran PPA Award 2026, Kota Malang sukses mengamankan predikat Juara I, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Trenggalek di posisi kedua dan Kota Probolinggo di tempat ketiga. Sementara itu, penghargaan kategori Inovasi Terbaik diberikan kepada Kota Surabaya, kategori Kelembagaan Terbaik diraih Kabupaten Lamongan, serta kategori Koordinasi Lintas Sektor Terbaik diserahkan kepada Kabupaten Ngawi.