Pemprov Jabar Bina ASN Terindikasi Transaksi Judi Online Ratusan Juta

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mendorong pengawasan dan pembinaan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlibat praktik judi online dan pinjaman online saat menerima kunjungan Ombudsman RI di Kota Bandung pada Jumat (3/7/2026).

Langkah penertiban ini diambil setelah pemerintah daerah menerima data resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai keterlibatan pegawai publik dalam aktivitas ilegal tersebut. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, transaksi menyimpang ini diduga juga berkaitan erat dengan maraknya persoalan pinjaman online di tengah masyarakat.

"Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 51 jiwa. Di balik berbagai prestasi yang diraih pemerintah daerah maupun TNI-Polri, masih ada persoalan yang cukup memprihatinkan, salah satunya maraknya judi online dan pinjaman online," ujar Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).

Erwan menjelaskan bahwa temuan aliran dana haram ini sudah menyasar berbagai lapisan aparatur negara dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Berdasarkan laporan keuangan yang diterimanya, perputaran uang dari aktivitas tersebut terus menunjukkan tren peningkatan signifikan setiap tahun.

"Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan," kata Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat.

Meskipun mengantongi identitas lengkap para pelaku, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih untuk merahasiakan nama-nama pegawai tersebut. Proses penanganan akan diprioritaskan melalui mekanisme internal yang melibatkan jajaran inspektorat dan kepala perangkat daerah.

"Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun," tutur Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat.

Selain membahas penanganan perjudian, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan pemerintah daerah untuk berkonsultasi mengenai perbaikan manajemen pelayanan publik. Salah satu fokus yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) agar pelaksanaannya berjalan lebih optimal.

"Saya berharap dengan kehadiran Bapak dan Ibu dari Ombudsman ini bisa menyelesaikan termasuk masalah SPMB ini, kami mohon arahan seperti apa, sehingga ini tidak berlarut-larut dan tidak berulang di tahun yang akan datang," ungkap Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat.

Merespons situasi tersebut, pihak Ombudsman RI menegaskan bahwa keterlibatan pelayan publik dalam pusaran judi dan pinjaman ilegal merupakan pelanggaran berat. Tindakan ini dinilai mencederai nilai-nilai profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

"Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman," ujar Maneger Nasution, Anggota Ombudsman RI.

Sebagai langkah konkret, lembaga pengawas pelayanan publik ini berencana memperketat fungsi kontrol sejak dini guna meminimalkan potensi pelanggaran administrasi. Institusi tersebut berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam membenahi sistem birokrasi.

"Ombudsman RI siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk melalui Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Barat untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan," tutup Maneger Nasution, Anggota Ombudsman RI.