Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bakal Membongkar JPO HR Rasuna Said

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar salah satu jembatan penyeberangan orang di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Langkah penataan infrastruktur tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu (9/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pembongkaran infrastruktur penyeberangan yang sempat viral karena posisinya berdekatan namun tidak saling terhubung ini akan diproses setelah pendataan aset daerah tuntas.

"Yang pertama untuk pembongkarannya, karena ini merupakan aset Pemerintah DKI Jakarta, tentunya asetnya harus tercatat lebih dulu untuk di BPAD (Badan Aset Daerah), kemudian kita akan segera melakukan (pembongkaran)," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut membeberkan alasan utama di balik keputusan pembongkaran fasilitas lama tersebut. Fasilitas penyeberangan lama dinilai memiliki perbedaan ketinggian yang terlampau curam sehingga menyulitkan aksesibilitas warga.

"Alasannya adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Sehingga kalau kita sambungkan, ada beda tinggi yang cukup tinggi sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut," kata Pramono Anung.

Satu jembatan penyeberangan baru yang terhubung langsung dengan stasiun LRT akan dipertahankan serta ditingkatkan kualifikasinya untuk memfasilitasi pejalan kaki.

"Maka kami akan membongkar yang lama, kemudian hanya ada satu yang baru. Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenancenya kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah ada kita lakukan pengecekan," kata Pramono Anung.

Gubernur juga menggaransi pengerjaan teknis di lapangan nanti dilakukan pada malam hari demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas di koridor utama tersebut.

"Tapi nggak akan ganggu lalu lintas lah, yang kemarin potong monorel aja alhamdulillah lalu lintas juga tidak terganggu," kata Pramono Anung.

Target penyelesaian pengerjaan fisik pembongkaran diperkirakan memakan waktu beberapa pekan setelah seluruh tahapan lelang di BPAD rampung.

"Nah, nanti setelah kami sampaikan ke BPAD, dari BPAD akan melelang, Pak. Nah, kalau pembongkaran, saya lihat sih tidak begitu lama, mungkin sekitar 2-3 minggu, 2-3 minggu selesai. Jadi setelah BPAD melakukan lelang dan selesai, 2-3 minggu selesai," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo.

Kepala Dinas Bina Marga memastikan tenggat waktu penuntasan proyek pembongkaran ini telah dijadwalkan secara terukur.

"Jadi artinya bulan September, paling lambat Oktober selesai," kata Pramono Anung.