Pemprov Banten Bekukan 27 SPPG dan Perketat Pengawasan Program MBG

Pemerintah Provinsi Banten membekukan sebanyak 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG demi memastikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilansir dari Detikcom.

Terdapat 1.403 SPPG yang berdiri di wilayah Banten dengan total penerima manfaat MBG mencapai 3.397.020 jiwa. Dari jumlah tersebut, 27 SPPG dibekukan sementara karena berbagai kekurangan, namun dalam proses perbaikan.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni, menjelaskan bahwa alasan pembekuan beragam, mulai dari infrastruktur yang kurang hingga kekurangan mayor dan minor.

"Ada yang mungkin infrastrukturnya kurang gitu ya, ada yang memang kekurangan minor, ada yang kekurangan mayor. Tapi semua itu berproses untuk diperbaiki," ujar Ida usai bertemu Gubernur Banten di Kota Serang, 4 Agustus 2026.

Ida menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan untuk menjamin penerima manfaat mendapatkan makanan yang baik.

"BGN dalam hal ini memperketat semuanya ini untuk terjaminnya penerima manfaat menerima program ini dalam keadaan baik semua," kata Ida.

Sementara itu, sekitar 700 SPPG telah memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan sisanya masih dalam proses pemenuhan.

"SLHS tadi di-update oleh Ibu Kadinkes, SLHS berapa tadi 700-an lebih," ujar Ida.

Untuk mendapatkan SLHS, SPPG harus memenuhi berbagai persyaratan mulai dari kondisi lingkungan hingga izin bangunan. Proses ini dianggap kompleks dan sedang berjalan.

"Semuanya lagi berproses. Jadi bukan tidak… bukan tidak berproses ya, ini semua ada prosesnya karena memang persyaratan untuk SLHS itu banyak. Mulai dari lingkungannya ada, kemudian izin bangunannya juga ada, itu semuanya jadi satu di situ," jelas Ida.

Selain itu, pekerja SPPG wajib mengikuti pelatihan terkait penjamah makanan dan higienitas diri serta lingkungan.

"Kemudian relawannya juga harus mengikuti Bimtek penjamah makanan untuk apa… apa namanya, higienitas diri sendiri, lingkungan, itu semuanya. Jadi lagi berproses sisanya," tambahnya.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Program MBG dengan menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan.

"Di daerah sangat mendukung Program MBG. Sebagai kepala daerah kami ikut yang terbaik untuk program ini. Kami bukan berpikir kami mendapat apa, tetapi apa yang bisa kami bantu," ujar Andra Soni.

Andra menegaskan pemerintah daerah tidak akan terlibat dalam operasional program tetapi memastikan kelancaran pelaksanaan melalui pengawasan yang ketat.

"Kami pastikan tidak akan ikut dalam konteks operasional. Tetapi kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami untuk memastikan keterlancaran program. Sebaik apa pun kebijakan, pengawasan tetap diperlukan agar implementasinya berjalan dengan baik," ujar Andra Soni.