Pemkab Sidoarjo Pacu Iklim Investasi hingga Capai Rp 3,77 Triliun

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat iklim investasi daerah. Upaya yang berjalan di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi ini bertujuan agar investasi di Kota Delta tetap tumbuh sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, realisasi investasi pada triwulan I 2026 kini telah menembus angka Rp 3,77 triliun. Jumlah tersebut dipatok dari target keseluruhan tahun ini yang mencapai Rp 15,7 triliun, seperti dikutip dari Detikcom.

Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 716,12 milar. Sektor penopang lain meliputi industri logam dasar dan barang logam bukan mesin sebesar Rp 675,22 miliar, industri makanan Rp 637,13 miliar, industri karet dan plastik Rp 416,73 miliar, serta industri kertas dan percetakan Rp 396,46 miliar.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo menjelaskan bahwa lonjakan capaian ini berhasil dipacu melalui strategi jemput bola langsung kepada para pelaku usaha.

"Jadi kami melakukan jemput bola ke pelaku usaha-usaha untuk pendampingan pelaporan investasinya supaya satu datanya valid, yang kedua juga pelaporannya betul. Sehingga catatan realisasi investasi kami itu akhirnya valid semua," kata Ridho, Selasa (2/6/2026).

Proses pendampingan intensif tersebut rutin digulirkan pada setiap masa pelaporan triwulan. Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memfasilitasi berbagai hambatan yang dihadapi penanam modal, mulai dari kendala perizinan hingga koordinasi dengan dinas teknis terkait.

"Kalau pelaku usaha ini juga kami fasilitasi kalau mereka punya kendala. Jadi kami tidak berhenti jika ada pelaku usaha yang izinnya terkendala atau butuh fasilitasi koordinasi dengan dinas teknis dalam proses izinnya, itu kami fasilitasi," ujar Ridho.

Ridho menambahkan, dukungan penuh terhadap kelancaran investasi ini dipantau langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi secara berkala guna memastikan seluruh persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan.

"Jadi memang dipantau bagaimana kondisi-kondisi, kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha itu seperti apa. Terus apakah pendampingannya sudah dilaksanakan sampai dengan selesai. Itu rutin," tutur Ridho.

Langkah sinkronisasi juga diperkuat melalui koordinasi lintas OPD, termasuk Dinas P2CKTR dan BPN untuk memetakan kepemilikan izin para pelaku usaha sekaligus mengurai hambatan regulasi.

Strategi kolaboratif ini tidak hanya menyasar korporasi besar, melainkan juga pelaku usaha mikro di tingkat kecamatan dan desa melalui penyediaan paket layanan perizinan, PIRT, sertifikasi halal, merek dagang, hingga akses perbankan.

"Jadi ketika ada usaha mikro yang membutuhkan itu, kami melakukan sosialisasi atau jemput bola pelayanan di kecamatan. Sudah satu paket di situ," ucap Ridho.

Pada tingkat regional, Pemkab Sidoarjo bersinergi dengan Pemprov Jawa Timur dan BKPM demi memastikan pengawasan investasi berjalan selaras, mengingat posisi strategis Sidoarjo sebagai penopang industri Jawa Timur bersama Gresik dan Pasuruan.