Pemkab Pidie Jaya Percepat Normalisasi Muara Sungai Krueng Meureudu

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat pekerjaan normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu guna memulihkan jalur pelayaran nelayan lokal, Minggu (16/8/2026). Seperti dilansir dari Detikcom, pengerukan difokuskan pada bagian hilir sebelah kiri agar kapal nelayan dapat melintas tanpa menunggu penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Masalah pendangkalan akibat endapan lumpur pascabencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu telah melumpuhkan mobilitas kapal nelayan. Hambatan ini mengganggu mata pencaharian warga pesisir yang menggantungkan perekonomian pada sektor perikanan.

Proyek normalisasi tersebut membentang sepanjang 500 meter di muara sungai dengan target kedalaman mencapai empat meter. Jalur sisi kiri diproyeksikan mulai dapat dilalui pada Agustus, sementara penyelesaian secara menyeluruh ditargetkan selesai pada November 2026.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menegaskan bahwa pengerukan di sisi kiri muara merupakan langkah taktis agar aktivitas melaut warga dapat segera berjalan kembali.

"Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut," kata Sibral Malasyi, Bupati Pidie Jaya.

Pemerintah daerah mengerahkan ekskavator amfibi ke lokasi proyek demi mempercepat proses pengangkatan material lumpur di area hilir sungai.

"Kami akan mengerahkan ekskavator amfibi untuk mempercepat penanganan. Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat," lanjut Sibral Malasyi, Bupati Pidie Jaya.

Dari sisi teknis, Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Jamaluddin menyampaikan bahwa progres pengerjaan saat ini sudah mencapai 35 hingga 40 persen. Jalur prioritas di sisi kiri muara ditargetkan dapat rampung sepenuhnya dalam kurun waktu satu setengah bulan.

Dukungan finansial awal untuk pengerjaan proyek ini disokong oleh Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp37 miliar. Dana alokasi tambahan sebesar Rp50 miliar direncanakan cair pada akhir Agustus guna menuntaskan pekerjaan tersebut.

Langkah percepatan dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya ini turut didukung oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera demi mengantisipasi kedatangan puncak musim hujan.

"Puncak musim hujan berada pada Oktober, November, dan Desember. Kami berharap sebelum memasuki periode tersebut seluruh penanganan dapat diselesaikan," kata Imran, Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri.

Guna memastikan kelancaran pengerjaan di lapangan, pihak Satgas PRR membuka ruang koordinasi lintas instansi untuk mengatasi potensi kendala teknis maupun administratif.

"Jika terdapat kendala di lapangan, segera sampaikan kepada Satgas PRR agar kita dapat bersama-sama mengurai akar masalah dan menyiapkan solusi yang memadai," ujar Imran, Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai langkah penunjang, Unit Hidrologi dan Kualitas Air BWS Sumatera I bersama Balai Teknik Sungai dan Relawan Kementerian PU telah meninjau langsung guna mengukur tampang Sungai Krueng Meureudu.