Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis Guna Atasi Pemborosan

Pemerintah Republik Indonesia melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akibat pembengkakan jumlah titik dapur umum yang tidak sesuai rencana awal pada Kamis (11/6/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa langkah evaluasi besar-besaran ini dipicu oleh indikasi praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG.

Lonjakan jumlah titik operasional tersebut berpotensi membebani keuangan negara secara signifikan karena setiap dapur mendapatkan dukungan anggaran operasional sebesar Rp6 juta per hari dari pemerintah.

"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.

Pihak Kemenko Pangan menilai penambahan ribuan titik di luar perencanaan tersebut memicu pengeluaran ekstra yang tidak diperlukan dari anggaran negara.

"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.

Kondisi serupa juga terdeteksi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang jumlah titiknya melonjak dari proyeksi awal sebesar 2.000 titik.

"3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN," ungkap Zulkifli Hasan.

Pemerintah juga sedang mengkaji opsi untuk mengurangi porsi penyerapan anggaran program di kawasan sekolah elit agar alokasi bantuan bisa dialihkan secara optimal ke wilayah terpencil.

"Misalnya sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan dalam satu bulan ini, sekolah-sekolah yang elit ya memang enggak memerlukan makan bergizi, tentu nanti akan dilihat ya," ujar Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa prioritas utama kabinet saat ini adalah mengakselerasi distribusi bantuan pangan ke daerah-daerah yang masih mengalami keterlambatan pelaksanaan.

"Nah ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat ini, sangat terlambat, (yaitu daerah) 3T," ujar Zulkifli Hasan.

Kemenko Pangan menargetkan seluruh proses pembenahan data dan tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan.

"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan, untuk menata ini kembali," pungkas Zulkifli Hasan.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menjelaskan bahwa fokus pengalihan fasilitas kini diarahkan pada wilayah terpencil serta kelompok masyarakat rentan.

"Nanti kita fokus ke 3T. Fokus 3T sama 3B," ujar Nanik S Deyang.

Sebagai bagian dari efisiensi pascapemotongan anggaran program menjadi Rp268 triliun, Badan Gizi Nasional membuka peluang kerja sama pembiayaan non-APBN.

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik S Deyang dalam konferensi pers sebelumnya pada Kamis (4/6/2026).

Langkah tersebut diambil karena karakteristik wilayah terpencil memiliki jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit dibandingkan wilayah perkotaan.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik S Deyang.

Guna menghindari pemborosan konstruksi fisik, Badan Gizi Nasional mengizinkan pemanfaatan fasilitas umum yang sudah tersedia di daerah setempat.

"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik S Deyang.

Penertiban juga akan menyasar standarisasi kelayakan dapur operasional guna memastikan kualitas pasokan makanan bagi para siswa tetap terjaga.

"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelas Nanik S Deyang.

Lembaga tersebut menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap mitra pengelola dapur umum yang tidak mematuhi prosedur baku.

"Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa percepatan penyaluran program di daerah pedalaman merupakan agenda mendesak yang harus segera diwujudkan.

"Ada satu komponen yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi memaparkan adanya tren kenaikan jumlah penerima dari sektor ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dalam periode dua pekan terakhir.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita," ujar Prasetyo Hadi.

Mensesneg menambahkan bahwa pemetaan masalah tata kelola ini dibagi ke dalam beberapa klaster agar tidak mengganggu operasional dapur yang sudah berjalan baik.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo Hadi.

Pemerintah menaruh perhatian besar pada pengawasan mutu berkala agar implementasi program di lapangan tetap berjalan sesuai instruksi kepala negara.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua Minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa target penyelesaian administrasi dalam satu bulan dipatok sebagai stimulus untuk memperkuat sistem pengawasan program nasional tersebut.

"Kami target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya. Makanya tentu kami tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga," jelas Prasetyo Hadi.