Pemerintah Siapkan Anggaran Penanganan Gempa NTT Sesuai Kebutuhan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur sesuai kebutuhan saat meninjau lokasi terdampak pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Pemerintah pusat terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak untuk memastikan ketersediaan dana bantuan bagi masyarakat.

"Tapi saya minta nanti Dirjen Perimbangan Keuangan pusat-daerah memonitor terus kondisi keuangan di sini untuk memastikan mereka cukup dana membantu masyarakat," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Saat ini pemerintah daerah setempat masih memprioritaskan penanganan pada masa tanggap darurat bencana.

"Saya pikir wajar, keadaannya masih baru. Tapi kita dari pusat monitor terus keadaannya, dan akan menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden dan menunggu petunjuk Bapak Presiden," tegas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran yang ada terlebih dahulu sebelum mengajukan tambahan ke pusat.

"Kita lihat nanti, saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, lapor ke kami, nanti kami lapor ke Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana, seperti Aceh," beber Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Skema penanganan gempa di wilayah NTT diproyeksikan bakal melibatkan peran aktif pemerintah daerah setempat.

"Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini, apakah perlu satgas khusus atau tidak perlu. Saya pikir sih kalau memang bisa ditangani langsung, ya langsung saja di daerah yang menangani, pusat membantu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Berbeda dengan penanganan bencana banjir di Aceh tahun sebelumnya, institusi pemda di NTT dinilai masih berjalan dengan baik.

"Jadi institusi pemda masih berjalan dengan baik. Itu yang akan kita dukung," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Di sisi lain, Menkeu menyoroti masalah koordinasi penanggulangan bencana setelah menerima laporan adanya wilayah terdampak seperti Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Manggarai Timur, yang belum tersentuh bantuan.

Kementerian Keuangan berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan pengecekan ke lokasi tersebut.

"Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja BPBD di lapangan terkait lambatnya alur komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya. Jadi, mereka mesti memanfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan," beber Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Setiap aduan warga serta informasi dari lapangan dipastikan langsung diteruskan ke BNPB agar penanganan gempa NTT berjalan merata.

"Jadi nanti kita akan informasikan tadi, informasi yang Anda kasih ke BNPB untuk lebih cepat melihat daerah tersebut sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.