Pemerintah Respons Kritik Dino Patti Djalal Terkait Kunjungan Prabowo

Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas serta anggaran kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026).

Kritik tersebut sebelumnya disampaikan Dino melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya pada Sabtu (30/5). Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut menyoroti besarnya biaya operasional perjalanan dinas kepala negara di tengah kondisi ekonomi domestik.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Dino juga menambahkan bahwa lawatan internasional memerlukan anggaran besar untuk akomodasi dan logistik delegasi. Ia menilai satu kali perjalanan dinas presiden beserta rombongan dapat menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

"Bapak Presiden telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri," sebut Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi melalui tayangan resmi Sekretariat Kabinet. Teddy mengapresiasi masukan yang diberikan oleh Dino, namun meminta agar kritik tersebut tidak mengaburkan capaian diplomasi pemerintah.

“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Teddy menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas jumlah rombongan kunjungan luar negeri dari yang sebelumnya mencapai 120 orang menjadi maksimal 50 hingga 60 orang saja. Ia juga menegaskan bahwa segala kelebihan biaya di luar anggaran negara ditanggung penuh oleh Prabowo secara pribadi.

“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir Beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan,” tutur Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Mengenai frekuensi kunjungan yang dinilai tinggi, Teddy menyebutkan bahwa hubungan personal yang erat dengan pemimpin dunia sangat dibutuhkan di tengah situasi krisis global saat ini. Agenda internasional tersebut juga telah ditentukan berdasarkan skala prioritas matang bersama Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," jelas Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Teddy menyayangkan adanya pihak yang masih mempermasalahkan proses diplomasi tersebut. Menurutnya, pendekatan kedekatan personal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo krusial untuk kepentingan jangka panjang Indonesia.

"Iya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya. Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," ujarnya Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai kritik dari Dino Patti Djalal tidak produktif dan kurang etis sebagai sesama mantan pejabat tinggi negara. Penegasan ini disampaikan Habiburokhman kepada wartawan di Jakarta.

"Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi, seperti Dino Patti Djalal," kata Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Habiburokhman berpendapat bahwa kepala negara justru harus sangat proaktif melakukan diplomasi langsung demi memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Ia memberi contoh tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga aktif mengunjungi negara lain seperti China.

"Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekadar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo," sambungnya Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Politisi Gerindra tersebut juga menyatakan bahwa usulan Dino agar presiden memanfaatkan komunikasi virtual tidak tepat dalam menghadapi ketidakpastian situasi global. Ia menambahkan bahwa kritik dari mantan pejabat terhadap penerusnya bisa berbalik menjadi bumerang.

"Menurut kami, justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain," ujarnya Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Habiburokhman menutup tanggapannya dengan menekankan pentingnya membatasi diri dalam mengkritik kinerja pejabat yang sedang bertugas. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk sikap saling menghormati antarpejabat negara.

"Asal mantan Wamenlu juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo," lanjut dia Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sikap menahan diri dari mantan pejabat dinilai lazim diterapkan di berbagai negara maju agar publik tidak membanding-bandingkan kinerja masa lalu dengan pejabat saat ini.

"Di negara negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja. Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membanding kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat," tuturnya Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.