Pemerintah Perluas Uji Coba Digitalisasi Bansos di 43 Daerah

Kementerian Dalam Negeri memperluas proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten dan kota sebagai langkah percepatan transformasi digital pemerintahan atau GovTech, Selasa (30/6/2026). Perluasan program ini dilansir dari Detikcom bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung Rapat Koordinasi dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos tersebut secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

"Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Penerapan sistem baru ini sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan dinilai memperlihatkan capaian yang positif sebelum akhirnya direplikasi ke puluhan wilayah lain.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia," terangnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa GovTech akan membuat sistem perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran. Seleksi penerima kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI lewat integrasi data lintas sektor yang memudahkan masyarakat mengajukan permohonan mandiri.

"Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama. Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam terima kasih sekali karena sekarang dengan data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kita akan memonitor, mengawasi dengan ketat," kata Luhut.

Agenda koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Viada Hafid, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta jajaran kepala daerah terkait.