Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar hingga akhir tahun 2026.

Keputusan tersebut diambil di Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026, meskipun nilai tukar rupiah sempat menyentuh rekor terlemah sejarah di angka Rp17.706 per dolar Amerika Serikat dan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price melonjak ke 117,31 dolar AS per barel pada April 2026.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa rata-rata ICP dari Januari 2026 secara akumulatif masih berada di bawah angka 100 dolar AS per barel.

"Tidak akan naik. Insyaallah, ya, doanya, tidak akan kita naikkan (harga BBM subsidi)," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Pemerintah optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga melalui kebijakan penahanan harga energi ini.

"Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80–81 dolar AS dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi, belum sampai 100 dolar AS," kata Bahlil Lahadalia.

Pernyataan tersebut sekaligus memberikan kepastian mengenai proyeksi anggaran subsidi energi ke depan.

"Insyaallah sampai akhir tahun," ucap Bahlil Lahadalia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menambahkan, lonjakan harga minyak pada April yang naik 15,05 dolar AS dari bulan Maret sebesar 102,26 dolar AS dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Selat Hormuz.

Namun, kenaikan ini tertahan oleh proyeksi penurunan permintaan minyak global pada triwulan II 2026 sebesar 5 juta barel per hari serta pertumbuhan ekonomi China yang mencapai 5 persen.

Di sisi lain, Pakar Energi dari Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak global yang menembus asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel ini mulai membebani anggaran negara.

Kementerian ESDM memperkirakan beban subsidi dan kompensasi energi bisa membengkak hingga Rp380 triliun jika ICP bertahan di level 100 dolar AS dan rupiah berada di rata-rata Rp16.900 per dolar AS.

"Perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz membuat seperempat pasokan minyak dunia dan seperlima pasokan gas dunia tidak bisa lewat. Jadi ini cukup serius," kata Fabby Tumiwa kepada CNNIndonesia.com.

Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa situasi ini menuntut peran besar dari anggaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

"Yang dilakukan pemerintah sekarang menggunakan APBN sebagai shock absorber supaya masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga yang bisa berdampak pada inflasi dan daya beli," ujarnya.

Kenaikan realisasi subsidi energi dikhawatirkan bakal mengorbankan alokasi pembiayaan untuk sektor-sektor pembangunan krusial lainnya.

"Kalau subsidi dan kompensasi meningkat, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar," katanya.

Kondisi ini memicu kekhawatiran berkurangnya dana untuk program prioritas nasional.

"Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, transisi energi itu bisa berkurang kalau subsidi terus naik," ujarnya.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengendalikan konsumsi energi demi mencegah jebolnya anggaran negara.

"Kalau kita tidak boros energi, subsidi bisa lebih terjaga dan APBN tidak jebol," tegas Fabby Tumiwa.

Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri juga memperparah kerentanan fiskal saat nilai tukar melemah.

"Kalau kita tidak berhemat, ketahanan energi kita melemah karena sumber BBM dan LPG kita masih impor," katanya.

Fabby Tumiwa juga menyoroti pola transportasi harian masyarakat yang tidak efisien.

"Sedikit-sedikit naik motor atau naik mobil hanya untuk jarak pendek. Ini konsumsi bahan bakarnya jadi tambah banyak," ujarnya.

Guna menekan konsumsi energi, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga telah meminta masyarakat untuk memprioritaskan penggunaan sarana transportasi massal.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," kata Airlangga Hartarto.

Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyarankan masyarakat untuk beralih ke moda transportasi atau sumber energi yang memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi.

"Misalnya memakai transportasi publik lebih hemat dibandingkan transportasi pribadi," kata Esther Sri Astuti.

Esther Sri Astuti menilai adopsi kendaraan listrik dan pengembangan energi terbarukan perlu dipercepat melalui kebijakan insentif.

"Pemerintah bisa membantu menyediakan insentif bagi investor yang mau generate energi terbarukan supaya lebih banyak penyediaannya," katanya.

Penyediaan sarana pendukung juga dianggap menjadi faktor kunci dalam mendorong transisi energi masyarakat.

"Contohnya menyediakan stasiun charging area lebih banyak untuk mobil atau motor listrik," ujar Esther Sri Astuti.

Selain pilihan transportasi, CNNIndonesia.com mencatat sejumlah kebiasaan berkendara yang salah seperti mengemudi terlalu kencang atau pelan, mengabaikan servis rutin, menarik gas terlalu cepat, sering mengerem mendadak, menggunakan oktan BBM yang tidak sesuai kompresi, serta ban kurang angin turut memicu pemborosan BBM.