Pemerintah Optimalkan Modifikasi Cuaca Operasi Karhutla Kalimantan

Pemerintah memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan guna meningkatkan potensi curah hujan di daerah rawan, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (21/8/2026). "Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi. Pelaksanaan OMC di Kalimantan Barat pada 13–17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak menghabiskan 9 sorti penerbangan dengan estimasi curah hujan 10,92 juta meter kubik. Peluang OMC susulan di wilayah tersebut diperkirakan terbuka pada 23–27 Agustus 2026 melalui koordinasi BMKG.

Sementara di Kalimantan Tengah, operasi serupa terlaksana dalam dua gelombang pada 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus 2026 sebanyak 13 sorti penerbangan yang menghasilkan 4,8 juta meter kubik curah hujan.

"Namun, hingga akhir Agustus 2026, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah diprakirakan masih didominasi kondisi kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas," kata Ristianto. Potensi penyemaian awan di wilayah Kalimantan Selatan juga terus dipantau secara intensif berdasarkan ketersediaan awan dan kebutuhan penanganan di lapangan.

"Mengingat OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer, operasi hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian," kata dia. Upaya penanggulangan karhutla di ketiga provinsi tersebut tetap memprioritaskan pemadaman darat, pendinginan lokasi, serta pencegahan meluasnya titik api.

"Evaluasi kondisi cuaca dan operasi lapangan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi," kata Ristianto. Pemerintah turut menambah penyiangan armada udara seperti helikopter patroli, pesawat fixed wing, serta helikopter pembom air melalui koordinasi Kementerian Kehutanan dan BNPB guna menjangkau lokasi karhutla yang sulit diakses darat. "Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan," kata Ristianto.

Kepulan asap pekat dalam dua hari terakhir membatasi ruang gerak penerbangan di sekitar Jabiren, Tanjung Taruna, hingga kawasan Taman Nasional Sebangau.

"Dalam kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan, helikopter tidak dapat dipaksakan menjangkau lokasi pemadaman," katanya. Satuan tugas darat tetap bergerak melangsungkan penyekatan, pemadaman, dan pendinginan area ketika penerbangan terhalang jarak pandang buruk. "Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan," ujarnya.