Pemerintah Naikkan Tunjangan Guru Honorer dan ASN Melalui Transfer Langsung

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengumumkan peningkatan tunjangan bagi guru non-ASN serta guru ASN di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026). Langkah ini dilansir dari Detikcom merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Kebijakan baru ini merombak sistem penyaluran dengan mengirimkan dana langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Skema tersebut diterapkan guna memangkas jalur birokrasi yang panjang agar manfaatnya segera diterima oleh yang bersangkutan.

Penegasan mengenai penyesuaian nominal tunjangan tersebut disampaikan langsung oleh Mendikdasmen setelah melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan.

"Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok," kata Mu'ti kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Sistem pengiriman dana secara berkala ini menjadi pembeda utama antara kebijakan pemerintahan saat ini dengan periode sebelumnya.

"Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan," ujar Mu'ti.

Selain perbaikan pendapatan, pemerintah pusat juga menyediakan program bantuan pendidikan untuk ratusan ribu guru yang belum menyelesaikan jenjang D4 atau S1.

"Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, Rp 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini," ujar Mu'ti.

Sementara itu, sebanyak 12.500 tenaga pendidik yang menerima bantuan serupa pada tahun lalu dijadwalkan akan merampungkan masa studinya pada tahun 2026 ini melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau.

"Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL (rekognisi pembelajaran lampau), sudah masuk semester kedua dan Insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini," kata Mu'ti.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi kelulusan para guru tersebut.

"Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti, kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL," lanjut Mu'ti.