Pemerintah Matangkan Proyek Tanggul Laut Raksasa di Pantura

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pembangunan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Jawa untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob serta penurunan muka tanah pada Sabtu (23/5/2026).

Langkah mitigasi bencana ini berskala besar karena areanya membentang dari Banten hingga Gresik di Jawa Timur sepanjang sekitar 500 kilometer, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Proyek infrastruktur jangka panjang tersebut diperkirakan membutuhkan total nilai investasi mencapai US$ 80 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan koordinasi pengerjaan mega proyek ini menjadi sangat kompleks karena areanya melewati batas administrasi berbagai daerah di pulau Jawa.

"Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura," ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pemerintah menargetkan penyusunan konsep dan perencanaan teknis dari proyek pengaman pesisir ini bisa berjalan lebih cepat agar kelanjutan pembangunannya bisa segera dipastikan.

"Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi," katanya menambahkan.

Fase awal pengerjaan proyek raksasa ini akan difokuskan di kawasan Teluk Jakarta dengan estimasi kebutuhan dana awal berkisar antara US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 50 juta penduduk mendiami kawasan Pantai Utara Jawa yang kini menghadapi ancaman lingkungan serius.

Kondisi penurunan permukaan tanah di beberapa titik Pantura dilaporkan sudah sangat mengkhawatirkan karena berkisar antara 5 sampai 20 centimeter per tahun. Hal tersebut memperparah dampak banjir rob di wilayah perkotaan seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, hingga Kendal.

Guna meredam besarnya hantaman gelombang laut, skema pembangunan fisik tanggul laut ini nantinya juga bakal dikombinasikan dengan metode ramah lingkungan seperti restorasi hutan mangrove. Selain pembiayaan dari APBN, pemerintah membuka peluang pendanaan dari sektor swasta nasional maupun internasional untuk menopang kebutuhan dana yang sangat besar.