Pemerintah Kaji Skema Efisiensi Anggaran Makan Bergizi Gratis

Pemerintah tengah mengkaji beberapa skema efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah efisiensi ini diumumkan setelah Kepala Negara mencopot Dadan Hindayana dan melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.

Upaya penghematan ini dilakukan dengan tetap menjaga target penerima manfaat. Langkah pertama yang disiapkan pemerintah adalah pemberlakuan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru untuk program MBG.

Pemerintah mencatat total SPPG saat ini telah mencapai 27.877 unit per awal pekan ini. BGN kini berupaya memastikan kesesuaian jumlah dapur yang sudah ada dengan total penerima manfaat di lapangan agar tidak berlebihan.

"Artinya kita tidak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Jadi kita mau tata, misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Dari data, dapur ini masih menumpuk di Jawa," ujar Nanik kepada awak media, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah bersama BGN juga mengkaji peluang keterlibatan kantin sekolah sebagai dapur MBG. Rencana ini dibahas sebagai salah satu opsi solusi pengadaan program di wilayah-wilayah tertentu.

"Barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN," ujar Prasetyo kepada awak media.

Langkah kedua berfokus pada penataan ulang sasaran penerima manfaat. Nanik menyatakan bahwa BGN mengarahkan agar program MBG diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, mengingat anak dari keluarga mampu secara umum sudah mendapat gizi yang baik.

BGN sedang mengidentifikasi ulang apakah target 63 juta penerima saat ini seluruhnya membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Nanik membuka peluang pengurangan kuota bagi yang tidak membutuhkan untuk dialihkan kepada kelompok yang belum memperolehnya.

"Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," ujar Nanik.

Terkait potensi penyesuaian ini, Prasetyo menambahkan adanya peluang pengurangan total kebutuhan anggaran untuk program unggulan tersebut. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pemangkasan paksa, melainkan hasil kalkulasi yang lebih cermat di lapangan.

“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prasetyo.

Skema ketiga atau terakhir yang disiapkan pemerintah adalah pengetatan kontrol kualitas MBG. Nanik mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa BGN akan lebih mengejar kualitas dibanding kuantitas pada tahun ini, termasuk memeriksa operasional SPPG sesuai petunjuk teknis.