Pemerintah Evaluasi Koperasi Desa dan Program Makan Bergizi

Pemerintah mengambil langkah tegas untuk menertibkan lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tidak ideal serta membenahi manajemen program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dilansir dari Detikcom.

Pemerintah menargetkan penyediaan lahan untuk membangun lebih dari 35.000 unit KDMP pada tahun ini, dari total target keseluruhan sebanyak 82.000 unit yang akan tersebar di seluruh wilayah desa.

"Nyari 82.000 lahan untuk tempat koperasi itu juga nggak mudah. Oleh karena itu, tahun ini kita baru bangun 35.000 lebih. Dari 35.000 (bangunan), ada yang di atas gunung.

Mungkin sulit cari lahan. Tetapi yang perlu diketahui itu (bangunan) yang di gunung kita tertibkan," ujar Zulhas dalam Program #ZulhasBikinJelas bersama detikcom.

Pengembangan peran KDMP dirancang untuk memfasilitasi pendistribusian program serta bantuan pemerintah agar langsung menjangkau seluruh lapisan warga desa secara optimal.

"Koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini tugasnya sebagai infrastruktur pemerintah. Pemerintah kan punya bansos, barang-barang yang disubsidi, bantuan sosial, bunga yang disubsidi, nanti semua itu akan dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Sistem distribusi baru ini memangkas mata rantai penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak lagi melewati pihak ketiga yang tidak berwenang.

"Misalnya setiap bulan PKH dapat bantuan beras untuk desil 1, 2, 3 dan 4. Nanti dibantu dikirim ke desa, nanti desa menentukan siapa yang dapat. Sekarang semua bantuan itu melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Ada juga subsidi pupuk. Pupuk ini banyak sekali rintangannya, ada tengkulak dan jaringannya banyak. Nah nanti dari pabrik pupuk langsung ke koperasi desa, dari koperasi langsung ke petani," imbuhnya.

Keberadaan koperasi ini diproyeksikan menjadi pengambil alih hasil produksi desa seperti gabah untuk disalurkan ke Bulog guna menjaga penguatan perekonomian lokal.

"Dengan beguitu, di desa ini ada pusat pergerakan pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak gimana? mati dong desa kita," tegasnya.

Selain penataan koperasi, perombakan menyeluruh dilakukan pada pengelolaan program MBG yang menjangkau 82,9 juta penerima akibat maraknya kasus penyalahgunaan sasaran.

"MBG ini melayani 82,9 juta orang, pekerjaan besar sekali. Kemarin ditangani orang yang tidak tepat, bahkan ada yang culas sehingga banyak penyalahgunaan. Pemerintah minta maaf memang belum berhasil, tapi beri kami waktu satu-dua bulan untuk merapikan," ungkapnya.

Fokus perbaikan diarahkan pada daerah 3T serta penambahan sekitar 11 juta penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Kita meminta waktu dua bulan kepada Bapak Presiden. Satu bulan sudah berlalu, dan dalam waktu tersebut kami menyelesaikan persoalan di daerah 3T, terutama memastikan mereka yang berhak tetapi belum menerima bisa mendapat MBG. Ada sekitar 3.000 titik baru yang perlu waktu untuk diselesaikan.

Untuk ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, juga sudah kami selesaikan. Kelompok ini menambah sekitar 11 juta penerima manfaat," jelas Zulhas.

Skema perluasan program MBG juga akan menyasar sekolah berbasis agama seperti pesantren, dengan syarat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar.

"Kita selesaikan juga nanti sekolah-sekolah berbasis agama, tapi harus sesuai standar SPPG, dapurnya harus sesuai standar," kata Zulhas.

Tindakan tegas berupa penutupan operasional bakal diterapkan bagi hampir 7.000 dapur SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kalau nggak ada (SLHS), tutup dapurnya. Nggak ada tawar-tawar. Walaupun satu keracunan, mau satu, mau dua, itu anak kita. Ini bukan soal angka, ini soal keselamatan," tegasnya.

Menanggapi keluhan variasi makanan dari para siswa, mekanisme pelaporan dibuka melalui guru sekolah agar pengelola dapur dapat menyesuaikan menu harian.

"Sekarang kalau ada (keluhan), tinggal laporkan ke gurunya. Gurunya nanti bisa komplain ke SPPG, bahkan sekarang bisa request minggu depan mau apa menunya. Dan mereka juga bisa komplain kalau makanannya nggak cocok," jelasnya.