Pemerintah Evaluasi Hilirisasi dan Tuntaskan Masalah Batubara PLN
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan hilirisasi industri serta pembenahan tata kelola energi nasional dalam pertemuan strategis bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6/2026).
Evaluasi ini mencakup rampungnya proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah mengkaji kondisi ketahanan energi harian nasional dan mengurai kendala spesifikasi batubara untuk PT PLN (Persero).
Proyek ekosistem baterai tersebut digarap oleh PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB), sebuah perusahaan patungan antara Indonesia Battery Corporation (IBC) dan konsorsium asal China yakni CATL, Brunp, dan Lygend (CBL). Fasilitas produksi di kawasan Artha Industrial Hills ini menelan investasi sekitar Rp98,58 triliun dan memiliki kapasitas awal 6,9 GWh pada fase pertama.
Seusai menghadiri rapat terbatas tersebut, Menteri ESDM memberikan keterangan mengenai perkembangan proyek hilirisasi baterai mobil listrik yang dikerjakan bersama mitra global.
"Kami juga melaporkan Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir. Itu sudah selesai," kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas proyek baterai, melainkan juga mengevaluasi ketahanan energi harian nasional guna memastikan stabilitas perekonomian tetap terjaga.
"Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita dan energi kita akan bisa ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum," ujar Bahlil.
Di samping itu, peninjauan juga dilakukan terhadap operasional kelistrikan masyarakat serta pasokan batubara domestik (DMO) yang dibutuhkan oleh PLN.
"Yang ketiga, kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya terkait dengan listrik. Dan tadi sama-sama Dirut PLN juga sudah kita bedah. Ada tiga masalah," ujar Bahlil Lahadalia.
Kementerian ESDM mencatat penugasan DMO ke PLN mencapai 180 juta hingga 190 juta ton per tahun, dengan volume kontrak sebesar 134 juta ton, sedangkan konsumsi tahunan PLN berada di angka 154 juta ton. Kendala muncul dari permintaan spesifikasi kualitas batubara tertentu untuk pencampuran.
"Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan 6. Itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," kata Bahlil Lahadalia.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian ESDM membentuk tim pengadaan lintas sektoral yang melibatkan Ditjen Minerba, BPKP, dan Inspektur Jenderal, sekaligus meminta PLN melakukan perawatan fasilitas secara berkala.
"Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," kata Bahlil Lahadalia.
Direktur Utama PLN melaporkan bahwa gangguan teknis pada pelayanan listrik masyarakat telah berhasil diatasi, sementara Kepala Negara menginstruksikan langkah nyata agar masalah serupa tidak terulang kembali.
"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, kami diperintahkan untuk segera mengambil tindakan konkret agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan," ujar Bahlil Lahadalia.
Pemerintah kini fokus memastikan seluruh langkah taktis di lapangan berjalan terukur demi menjaga pelayanan esensial bagi publik.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," kata Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya pada medio Januari 2026, dilansir dari bloombergtechnoz.com, Managing Director Technology Advancement Danantara Indonesia Dwi Susanto sempat menjelaskan perkembangan fasilitas perakitan di pabrik tersebut.
"Melalui inisiatif strategis ini, Indonesia tidak hanya memperkuat kapasitas manufaktur baterai nasional, tetapi juga membangun penguasaan teknologi, peningkatan kapabilitas SDM, serta integration sistem industri hulu dan hilir kendaraan listrik," kata Dwi, medio Januari 2026.