Pemerintah Digitalisasi Pendaftaran Bansos PKH dan Sembako

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa digitalisasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako telah diterapkan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah transformasi digital ini dihadirkan untuk memastikan skema perlindungan sosial pemerintah menjadi semakin tepat sasaran, efisien, bermartabat, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat kurang mampu di Indonesia.

"Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH, dan (BPNT atau Sembako). Telah berjalan di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi," kata Prabowo.

Cakupan pendaftaran sistem baru ini ditargetkan mampu menjangkau hingga 49 juta keluarga pendaftar di seluruh wilayah tanah air.

"Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi," sambung Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Negara saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI (STSB) 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penerapan sistem digital ini dinilai efektif menghapus beban biaya dan waktu kelolosan administrasi yang sebelumnya memberatkan keluarga pra-sejahtera.

Sebelumnya, masyarakat tidak mampu harus mengeluarkan biaya ongkos perjalanan, cetak dokumen, hingga kehilangan waktu kerja dengan estimasi mencapai Rp150.000.

"Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari," jelas Prabowo.

Proses verifikasi data warga pra-sejahtera kini memakan waktu yang jauh lebih singkat dari prosedur manual sebelumnya.

"Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," sambung Prabowo.

Pemerintah berkomitmen agar warga kurang mampu tidak perlu lagi mengeluarkan uang maupun mendaftarkan ulang data yang telah terintegrasi.

"Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara," kata Prabowo.

Ke depan, ekspansi digitalisasi akan diperluas mencakup berbagai bantuan pemerintah serta subsidi dalam agenda pro-kesejahteraan rakyat yang terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut memperkenalkan dua orang penerima manfaat bansos yang hadir secara langsung di lokasi acara.

Penerima pertama adalah Susana dari Kabupaten Bogor, seorang buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram.

"Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," jelas Prabowo.

Selain Susana, hadir pula penerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, bernama Margarelitha Rohi.

Wanita berusia 38 tahun yang hidup dalam keterbatasan sejak kecil tersebut kini berdagang sambil merawat bibinya yang telah lanjut usia.

"Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi (salah satu) penopang keluarganya," kata Prabowo.

Presiden menegaskan intervensi pemerintah bertujuan untuk memberikan sokongan penuh atas usaha mandiri yang dilakukan oleh seluruh rakyat.

"Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," pungkas Prabowo.