by

Pemerintah Buru Aktor di Belakang Aksi

PUBLIKA.ID – Pemerintah akan menindak tegas pelaku serta aktor yang menunggangi demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan tindakan anarkis yang dilakukan peserta aksi adalah sikap tidak sensitif, padahal rakyat sedang berjuang bertahan dari pandemi Covid-19 dan ekonomi yang sulit.

Pemerintah kata dia menyayangkan adanya aksi-aski anarkis yang dilakukan massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah.

Baca Juga  Sedikitnya 1,23 Juta Orang di Sumut Menganggur

“Demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” jelas Mahfud MD pada kamis malam.

Padahal kata dia, ketidakpuasan atas UU tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai kontitusi, termasuk uji formal ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  Singung Balas Jasa, Sudibyo: Ini Salah Satu Penyebab Korupsi

Unjuk rasa mahasiswa dan buruh di Jakarta dan sejumlah daerah yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berujung ricuh pada Kamis.

Kericuhan terjadi pada Kamis siang di Jakarta Pusat, yakni di Harmoni dan Jalan Medan Merdeka Barat yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari Istana Negara.

Ratusan pengunjuk rasa berupaya mendorong barisan polisi agar bisa mendekat ke depan Istana Negara. Polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur para pengunjuk rasa.

Baca Juga  Publik Minta Harga Rokok Dimahalin, Muhadjir: Ini Ranjau Nawacita

Kericuhan juga terjadi di beberapa daerah lainnya seperti Tangerang, Malang, Batam, dan Lampung.

Aksi mogok nasional oleh buruh dan unjuk rasa mahasiswa telah berlangsung sejak Selasa, 6 Oktober 2020 setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. (man/tap)

Baca Juga