Pemerintah Bentuk Tim Pengawasan Pengadaan Batu Bara PLN

Pemerintah membentuk tim khusus pengawasan pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) guna mencegah terulangnya krisis pasokan energi primer seperti yang terjadi pada tahun 2022. Langkah strategis ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (22/6/2026).

Pembentukan tim pengawas ini dilatarbelakangan oleh kekhawatiran regulator terhadap potensi berulangnya kendala pemenuhan pasokan dalam negeri. Dilansir dari Bloomberg Technoz, tim gabungan ini akan mengawasi jalannya pengadaan batu bara baik untuk PLTU milik PT PLN (Persero) maupun pihak swasta.

"Kan 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. [Pada] 2022 juga begini. Masak tiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Tim ini diperkuat oleh sejumlah instansi penting demi menjamin transparansi dan kepatuhan dalam rantai pasok energi nasional. Keanggotaan tim tersebut melibatkan perwakilan internal PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektur Jenderal Kementerian ESDM.

"Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal. Tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," tutur Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Sebelumnya, inisiatif ini juga telah dipaparkan dalam agenda rapat kerja bersama legislatif di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (15/6/2026). Pengawasan difokuskan pada pasokan komoditas dengan spesifikasi kalori sedang.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Saat ini, realisasi pemenuhan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) masih menghadapi kendala di lapangan. Dari total penugasan DMO batu bara sebesar 190 juta ton, kuota yang dialokasikan untuk kebutuhan PLN adalah sebesar 154 juta ton.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Kementerian ESDM juga tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi harga menyusul adanya kekurangan kontrak tersebut. Peluang revisi harga DMO atau Domestic Price Obligation (DPO) yang telah bertahan selama delapan tahun terakhir kini sedang dikaji oleh pemerintah.

Di sisi lain, perwakilan dari birokrasi Kementerian ESDM menyatakan bahwa ketahanan energi saat ini masih terjaga. Penilaian kondisi Hari Operasi Pembangkit (HOP) dipastikan berada dalam level aman setelah koordinasi intensif bersama manajemen PLN dilakukan pada Kamis (11/6/2026).

"Sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," kata Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.

Situasi pemenuhan stok batubara untuk PLTU diakui cukup menantang oleh pihak manajemen PLN. Meski demikian, aktivitas logistik pengiriman komoditas energi tersebut melalui jalur laut dilaporkan masih berjalan secara reguler di beberapa dermaga bongkar muat.

"Kalau HOP itu kan kita setiap setiap hari itu kan pasti ada itu pasti ada tambahan-tambahan. Walaupun challenging, tetapi pasti biasanya setiap hari itu ada aja datang kapal," kata Rizal Calvary Marimbo, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN.