Pemerintah Bagi Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi dengan Jalan Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan untuk membagi proyek pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali dengan pelebaran jalan nasional akibat rendahnya minat investor, seperti dilansir dari Detik Finance pada Selasa (2/6/2026).

Skema awal yang dirancang sepenuhnya sebagai jalur bebas hambatan terpaksa diubah demi memastikan kelangsungan proyek strategis tersebut. Pemerintah kini tengah merampungkan desain akhir sebelum memulai proses lelang komponen proyek pada tahun depan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembagian porsi ini dilakukan karena koridor tersebut sepi peminat dari pihak swasta jika dibangun tol secara utuh.

"Seingat saya dipotong dua karena enggak banyak peminatnya. Jadi yang banyak peminatnya kita tetap tol. Yang sebagian kita jadikan jalan nasional kita lebarkan," ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.

Dody menambahkan bahwa detail mengenai panjang masing-masing ruas tol dan jalan nasional belum bisa dipaparkan secara rinci. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap penyelesaian cetak biru desain.

"Harusnya sih tahun ini selesai. Desain ya. Final desain tahun ini selesai. Tahun depan sudah ada tender untuk pelebaran jalan nasional plus untuk yang tol nya," terang Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.

Informasi sebelumnya dari pihak kementerian menyebutkan bahwa total estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan infrastruktur ini mencapai Rp 12,7 triliun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa proyek ini ditargetkan mampu memangkas waktu tempuh kendaraan dari Gilimanuk menuju Mengwi secara signifikan dari enam jam menjadi sekitar tiga jam.

Pemerintah pusat hingga saat ini masih menyelesaikan berbagai dokumen administratif pendukung seperti amdal, analisis dampak lalu lintas, kesesuaian tata ruang, serta perencanaan pengadaan lahan.

"Kebutuhan investasi yang diperlukan adalah Rp 12,7 triliun, dan rincian biaya konstruksi sebesar Rp 8,52 triliun, dan biaya dukungan konstruksi sebesar Rp 9 triliun," jelas Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum.