Pemerintah Australia Menaikkan Biaya Permohonan Berbagai Visa

Pemerintah Australia memberlakukan kenaikan biaya signifikan untuk berbagai jenis permohonan visa yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan baru ini mengejutkan sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di sana, mulai dari pemegang status penduduk tetap hingga mahasiswa internasional, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Salah satu perubahan tarif terjadi pada perpanjangan Resident Return Visa (RRV) subkelas 155 yang melonjak dari AU$490 atau sekitar Rp6,1 juta menjadi AU$1.475 atau setara Rp18,3 juta.

Lonjakan ini memicu reaksi dari para migran yang harus memperbarui izin tinggal mereka. "Kenaikannya itu enggak main-main, maksudnya tiga kali lipat," ujar Ria Hariati, warga Indonesia di Sydney.

Ria yang sudah memegang status penduduk tetap selama lima tahun harus memperpanjang izin tinggalnya sebelum habis masa berlaku pada Desember tahun ini. Ia mengaku merasa berat namun tetap memilih patuh pada aturan hukum setempat.

"Tapi bagaimana pun kita harus mematuhi kebijakan Australia … meski agak berat sih buat kita," kata Ria Hariati, warga Indonesia di Sydney. Kendati beberapa warga Indonesia lain mempertimbangkan untuk berganti kewarganegaraan demi menghindari biaya tinggi, perempuan asal Surabaya ini menegaskan akan tetap mempertahankan paspor Indonesianya karena memiliki properti di tanah air.

"Sayangnya itu enggak perpanjang RRV sebelumnya [kenaikan harga]," kata Ria Hariati, warga Indonesia di Sydney. Ria juga berencana untuk menghabiskan masa pensiunnya di Indonesia, sehingga ia merasa tidak memiliki pilihan selain membayar biaya perpanjangan tersebut.

"Jadi PR sendiri sudah enak, saya dapat benefit PR, benefit jadi warga negara Indonesia," ujar Ria Hariati, warga Indonesia di Sydney. Selain visa bagi penduduk tetap, kenaikan biaya juga menyasar Graduate Visa (Subkelas 485) yang sebelumnya naik menjadi AU$4.600 pada Maret lalu, kini melonjak lagi menjadi AU$5.750 atau sekitar Rp71,6 juta. "Ibaratnya kita juga dari kemarin sudah keluar duit banyak," kata Claudia Marchella Siswanto, mahasiswi bidang Manajemen Perhotelan di Melbourne.

Claudia mengaku terkejut dengan nominal kenaikan yang dinilai terlampau drastis, meskipun dirinya sudah bekerja lebih keras untuk menabung sejak mulai kuliah pada tahun 2024.

"Saya pikir kalau naik mungkin AU$400 (Rp4,9 juta) atau AU$500 (Rp6,2 juta), tapi ternyata sudah lebih dari AU$1,000 (Rp12,4 juta)," kata Claudia Marchella Siswanto, mahasiswi bidang Manajemen Perhotelan di Melbourne. Ia menyayangkan ketiadaan pengumuman awal dari pemerintah setempat, walau ia mencoba melihat sisi positif dari seleksi komitmen pemohon visa. "Cuman saya berpikir, kalau sudah sampai sejauh ini, ibaratnya kita juga dari kemarin sudah keluar duit banyak," katanya.

Namun, ia menilai pemerintah Australia berisiko kehilangan pekerja berketerampilan tinggi yang terpaksa pulang akibat kendala finansial.

"Sayang banget kalau, memang naiknya banyak, tapi dibandingkan kita tahu-tahu menyerah dan pulang ke Indonesia, itu lebih enggak worth it," kata Claudia Marchella Siswanto, mahasiswi bidang Manajemen Perhotelan di Melbourne. Penyesuaian anggaran juga harus dilakukan oleh para peserta Work and Holiday Visa (WHV) yang berniat melanjutkan ke tahun kedua.

"Ibaratnya kita juga dari kemarin sudah keluar duit banyak," kata Claudia Marchella Siswanto, mahasiswi bidang Manajemen Perhotelan di Melbourne. Deden Burhanudin Alamsah yang berada di Bendigo, Victoria, menyatakan bahwa perubahan biaya ini menuntut modal yang jauh lebih besar bagi calon peserta baru.

"Saya juga berpikir positifnya dengan ini, berarti mereka [pemerintah] mau menyeleksi orang-orang yang benar-benar serius mau tinggal di sini," katanya. Kondisi ini menambah beban finansial bagi para pelancong kerja yang sejak awal sudah mengeluarkan biaya besar untuk tiket dan biaya hidup. "Tapi ruginya, mereka sebagai Pemerintah Australia, siapa tahu kalau yang balik ke Indonesia karena keterbatasan uang, sebenarnya lebih berketerampilan, kan yang rugi pemerintah juga," kata Claudia Marchella Siswanto, mahasiswi bidang Manajemen Perhotelan di Melbourne.

Menanggapi situasi ini, pengamat imigrasi menilai kebijakan pengumuman mendadak sengaja diambil untuk mengontrol volume aplikasi.

"Tidak mengubah rencana, tapi jelas menjadi beban tambahan dan harus pintar-pintar menabung," kata Deden Burhanudin Alamsah, peserta Work and Holiday Visa (WHV). Mantan wakil sekretaris Departemen Imigrasi Australia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil agar tidak ada penumpukan berkas sebelum tarif baru berlaku resmi. "With the kenaikan ini, calon peserta WHV yang akan datang harus menyiapkan modal yang lebih besar lagi," kata Deden Burhanudin Alamsah, peserta Work and Holiday Visa (WHV).

Ia mengidentifikasi tiga risiko imigrasi Australia seperti kegagalan target migrasi dan penumpukan aplikasi visa pasangan, yang menurutnya tidak terselesaikan oleh kebijakan kenaikan biaya ini.

"Pemerintah tidak ingin terjadi lonjakan permohonan sebelum tanggal berlakunya kenaikan biaya, jadi mereka hanya mengumumkannya pada hari itu," kata Abul Rizvi, mantan wakil sekretaris Departemen Imigrasi Australia. Sementara itu, praktisi hukum imigrasi mengaitkan kebijakan penyesuaian tarif yang agresif ini dengan iklim politik lokal.

"Dan saya rasa kenaikan biaya ini tidak mengatasi satu pun dari masalah tersebut," kata Abul Rizvi, mantan wakil sekretaris Departemen Imigrasi Australia. Sean Dong berpendapat bahwa Departemen Dalam Negeri membutuhkan tambahan anggaran, dan penarikan dana dari pemohon visa asing minim menuai reaksi negatif publik domestik.

"I think ini ada hubungannya dengan suasana politik anti-imigrasi saat ini di Australia," kata Sean Dong, Pengacara imigrasi. Pihak berwenang memberikan konfirmasi mengenai arah kebijakan penataan sistem migrasi nasional tersebut. "Departemen Dalam Negeri membutuhkan lebih banyak anggaran, dan dalam iklim politik saat ini, memeras uang dari pemohon visa relatif tidak menimbulkan reaksi negatif dari publik, jadi saya pikir itulah mengapa mereka membuat pilihan itu," kata Sean Dong, Pengacara imigrasi.

Juru bicara Departemen Dalam Negeri Australia menyatakan bahwa penyesuaian tanpa pengumuman awal merupakan prosedur standar dan biaya visa dinilai masih merupakan komponen kecil dari total biaya migrasi.

"Merupakan praktik standar departemen untuk tidak mengumumkan perubahan VAC sebelum implementasi," kata juru bicara Departemen Dalam Negeri Australia. Pemerintah optimis tingkat permintaan visa ke Australia tidak akan terganggu secara signifikan oleh kebijakan baru ini. "Biaya visa tetap merupakan sebagian kecil dari keseluruhan biaya untuk berkunjung atau bermigrasi to Australia.

"Australia tetap menjadi tujuan yang menarik, dan kenaikan Biaya Permohonan Visa (VAC) kemungkinan tidak akan secara signifikan mempengaruhi permintaan sebagian besar visa," kata juru bicara Departemen Dalam Negeri Australia.