Pemerintah dan Aparat Keamanan Respons Ultimatum Demo BEM SI

Aparat keamanan dan jajaran pemerintah pusat merespons ancaman aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang akan menggelar aksi massal bertajuk Reformasi Jilid II terkait gejolak ekonomi nasional.

Gelombang respons dari para pejabat negara tersebut mengemuka hingga Kamis, 11 Juni 2026 setelah mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian.

Tuntutan mahasiswa dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS serta kebijakan PT Pertamina Patra Niaga yang menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax sebesar 30 persen menjadi Rp16.250 per liter.

Kepala Badan Intelijen Negara, Herindra, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyikapi situasi penolakan kebijakan ekonomi saat ini.

"Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan," ujar Herindra, Kepala BIN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pihaknya berharap agar dinamika penyampaian pendapat ini tidak berkembang ke arah yang dapat merugikan stabilitas nasional secara luas.

"Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya," sambung Herindra, Kepala BIN.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah memperlakukan tuntutan mahasiswa sebagai masukan dan menegaskan koordinasi antarlembaga terus diperkuat guna memulihkan sektor ekonomi.

"Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita," kata Prasetyo Hadi, Mensesneg.

Kendati demikian, pihak Istana menggarisbawahi bahwa pemulihan indikator makroekonomi tidak serta-merta bisa diwujudkan secara instan dalam batasan waktu yang kaku.

"Mohon maaf ya, apa namanya tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa apa namanya dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang, yang sudah ditetapkan. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah apa namanya, semangatnya itu. Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," katanya Prasetyo Hadi, Mensesneg.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan komitmen untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa agar tetap berada pada koridor ketertiban umum.

"Terkait kegiatan di masyarakat tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konstruktif," kata Listyo Sigit Prabowo, Kapolri.

Polri memastikan bahwa setiap personel di lapangan akan bersikap terukur demi memastikan hak berpendapat warga negara tidak mengganggu keamanan.

"Kami Polri akan terus menjaga agar apa pun bentuk aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur. Itu jadi imbauan kita bersama," tambahnya Listyo Sigit Prabowo, Kapolri.

Di sisi lain, Markas Besar TNI menyatakan kesiapan penuh dalam menjaga stabilitas wilayah, meskipun belum menerapkan prosedur pengamanan khusus untuk mengantisipasi pergerakan massa.

"Ada demo, nggak ada demo, TNI siap 24 jam. Kalau saya bilang bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam, 8 hari. Jadi kalau mau dikerahkan sekarang, kami siap," kata Brigjen Muhammad Nas, Kapuspen TNI di Mabes TNI Cilangkap.

Sebelumnya, eskalasi protes mahasiswa ditandai dengan aksi unjuk rasa BEM SI Jawa Tengah di depan kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah setempat.

"Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp 18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," kata Kailani Rizqi Pratama, Ketua BEM UNS.

Mahasiswa mengancam akan melakukan tindakan penutupan paksa pada fasilitas kementerian terkait jika tuntutan stabilitas harga tidak terpenuhi.

"Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan-penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan," ujar Kailani Rizqi Pratama, Ketua BEM UNS.

Kenaikan harga Pertamax dipicu oleh lonjakan biaya impor akibat konflik geopolitik global, sementara mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer juga sempat memperingatkan adanya potensi gejolak sosial akibat tekanan ekonomi pada masyarakat bawah.

"We have seen the dollar getting higher, the JCI is also battered. That is one indicator that in the future social unrest could emerge starting from economic turmoil," ujar Immanuel Ebenezer, mantan Wamenaker.

Pertamina Patra Niaga dalam keterangannya melalui Kompas.tv menyatakan langkah menaikkan harga BBM non-subsidi tidak dapat dihindari demi menjamin pasokan energi nasional tetap terjaga.

"Beberapa waktu kemarin itu (harga) masih bisa kami tahan, tetapi kenapa kok hari ini enggak bisa nahan? Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya," kata Sigit Setiawan, VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga.