Pemerintah Pusat Alokasikan Rp1 Triliun Air Bersih Padang

Pemerintah pusat mengucurkan dukungan anggaran mendekati Rp1 triliun untuk pemulihan serta peningkatan layanan air bersih Perumda Air Minum Kota Padang, Jumat (21/8/2026), termasuk guna perbaikan infrastruktur pascabencana, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau lokasi rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Peninjauan tersebut dilakukan bersama jajaran Balai Cipta Karya Sumbar, BWS Sumatera V Padang, BPJN Sumbar, serta manajemen Perumda Air Minum Kota Padang.

Dukungan dana dari APBN tersebut dikucurkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait buruknya pasokan air bersih pascabencana yang merusak sejumlah fasilitas intake. Salah satu proyek utama yang sedang berjalan adalah SPAM Palukahan senilai sekitar Rp308 miliar dengan nilai kontrak Rp274 miliar dan kapasitas produksi 200 liter per detik.

"Pemerintah Presiden Prabowo mendengarkan jeritan, teriakan, tangisan masyarakat Kota Padang yang mengeluhkan kondisi air PDAM-nya sangat jelek," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Pekerjaan pembangunan SPAM Palukahan yang ditargetkan rampung pada Oktober 2027 tersebut diharapkan menjadi solusi tambahan pasokan air minum di wilayah Padang.

"Pemerintah Presiden Prabowo melakukan pembangunan dua instalasi PDAM. Yang pertama di Palukahan ini, sudah selesai tender, sudah ada pemenang dan sedang pekerjaan. Nilai anggarannya Rp308 miliar menggunakan APBN. Ini produksinya sekitar 200 liter per detik untuk tambahan kebutuhan di Kota Padang," ujar Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Pemerintah berharap penyelesaian proyek ini mengakhiri masalah krisis kualitas air yang dialami warga.

"Tidak lagi air yang mirip kopi susu," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Selain proyek di Palukahan, pemerintah pusat merencanakan pembangunan SPAM pengganti IPA Gunung Pangilun berkapasitas 500 liter per detik dengan estimasi biaya Rp400 miliar. Proyek tersebut dimaksudkan untuk menggantikan fasilitas lama yang telah berusia tua.

"Yang satu lagi insya Allah nanti pengganti PDAM di Gunung Pangilun. Itu sekitar Rp400 miliar, rencananya 500 liter per detik. Kita akan dorong agar persoalan tanahnya diselesaikan sehingga kapasitas 500 liter per detik ini bisa menggantikan Gunung Pangilun," jelas Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Andre meminta agar proses pengadaan lahan proyek pengganti Gunung Pangilun tidak memanfaatkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna menghindari hambatan legalitas.

"Kita cari alternatif lain lahannya," tegas Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Besarnya pengalokasian anggaran tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan krisis infrastruktur dasar masyarakat.

"Pemerintah Presiden Prabowo mendengarkan keluhan masyarakat. Sekarang tugas kita memastikan anggaran dan pembangunan ini benar-benar selesai dan manfaatnya dirasakan masyarakat Kota Padang," tegas Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa SPAM Palukahan diproyeksikan menambah sekitar 18.000 sambungan rumah baru serta melayani wilayah pusat kota.

"Alhamdulillah hari ini kami berada di pekerjaan peningkatan SPAM Taban 3 atau Palukahan dengan kapasitas 200 liter per detik. Nantinya sebagian akan melayani wilayah pusat dan penambahan jaringan sambungan rumah sekitar 18.000 sambungan rumah," jelas Maria Doeni Isa, Kepala Balai Cipta Karya Sumbar.

Kapasitas tahap awal SPAM Palukahan bakal melayani 200.000 jiwa, dari total target 600.000 jiwa yang mencakup belasan rumah sakit dan area perkantoran. Fasilitas ini nantinya difokuskan untuk wilayah utara setelah instalasi Gunung Pangilun selesai diperbaiki, dengan target kualitas air memenuhi standar Permenkes pada 2028.

"Insya Allah kualitas airnya sampai 2028 diharapkan seluruh Kota Padang kualitas airnya bersih sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan," katanya Maria Doeni Isa, Kepala Balai Cipta Karya Sumbar.

Terkait rencana SPAM pengganti Gunung Pangilun, Maria menyampaikan bahwa ketersediaan lahan saat ini baru mencapai 5.000 meter persegi dari kebutuhan total 13.000 meter persegi.

Jika pembebasan lahan tuntas tepat waktu, tahapan DED dilakukan tahun ini, dilanjutkan lelang Februari 2027, kontrak Mei 2027, dan penyelesaian fisik pada Desember 2028. Sementara itu, perbaikan darurat dua aselator di Gunung Pangilun dialokasikan sebesar Rp60 miliar dari APBN.

Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang Andri Satria mengonfirmasi bahwa kerusakan akibat bencana melanda sebagian besar struktur intake milik perusahaan.

"Secara teknis semua intake kita sebagian besar terdampak dan hancur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Bu Doeni dan Pak Andre yang telah memberikan banyak bantuan kepada kami," ujar Andri Satria, Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang.

Andri mengalkulasi bahwa akumulasi bantuan fisik, pemulihan darurat, dan pembangunan instalasi baru dari APBN bernilai mendekati Rp1 triliun.

"Kalau secara total, lbih dari Rp1 triliun ya yang kita terima, termasuk tanggap darurat," katanya Andri Satria, Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang.

Rincian alokasi mencakup SPAM Palukahan Rp300 miliar, rencana SPAM Gunung Pangilun Rp400 miliar, perbaikan dua unit aselator Rp200 miliar, serta pekerjaan pengerukan dan intake.

"Kan Rp700 miliar plus yang lain-lain. Aselator dua berarti Rp200 miliar, belum yang lain, perbaikan-perbaikan intake. Hampir Rp1 triliun," ujar Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Untuk penanganan jangka pendek di Gunung Pangilun, satu unit aselator telah rampung diperbaiki pekan lalu dan satu unit sisanya sedang dalam pengerjaan.

"Jadi ada dua aselator yang bermasalah. Satu sudah selesai minggu lalu, satu lagi sedang dalam proses perbaikan. Insya Allah Desember selesai semua," kata Andri Satria, Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang.

Perumda Air Minum Kota Padang kini berkoordinasi dengan BWS Sumatera V untuk mitigasi bencana susulan melalui perbaikan aliran sungai dan pengerukan sedimentasi.