Pemerintah Daerah Siapkan Lahan Pendukung Program Sekolah Rakyat

Empat pemerintah daerah dari Agam, Buton Selatan, Kutai Kartanegara, dan Buru menyatakan kesiapan dalam mendukung penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. Komitmen tersebut disampaikan langsung saat bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (6/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kementerian Sosial mencatat saat ini ada sekitar 4,1 juta anak yang belum bersekolah atau putus sekolah, sedangkan daya tampung Sekolah Rakyat baru mencapai 43 ribu siswa.

Agus Jabo menegaskan bahwa program ini dirancang untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas tinggi.

"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Ia menyampaikan pentingnya integritas dalam penyaluran siswa agar tepat sasaran bagi keluarga tidak mampu.

"Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan," tegas Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Lebih lanjut, ia menyoroti komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan bagi jutaan anak Indonesia.

"Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Kemensos menyediakan fasilitas asrama (boarding school) beserta fasilitas pendukung gratis seperti makanan, laptop, dan seragam bagi para siswa.

"Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan," jelas Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Selain pendidikan, pemerintah berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 10 ribu rumah orang tua siswa serta menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp5 juta per keluarga.

"Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ucap Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Pemerintah Daerah Agam telah mengusulkan lahan seluas 10 hektare di Nagari Manggopoh untuk pembangunan sarana Sekolah Rakyat.

"Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia," papar Benni Warlis, Bupati Agam.

Langkah serupa dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyerahkan sertifikat lahan seluas tujuh hektare kepada Kemensos untuk proses verifikasi lanjutan.

"(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga," imbuh Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengusulkan area seluas 8,11 hektare dan Pemerintah Kabupaten Buru juga sedang merampungkan penyiapan sertifikat lahan di wilayahnya.

"Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu," pungkas Muhammad Adios, Bupati Buton Selatan.