Pemerintah Daerah se-Banten Pertahankan Opini WTP dari BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Banten di Kota Serang pada Selasa, 26 Mei 2026.

Seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Tangerang bahkan mencatatkan keberhasilan meraih predikat tersebut untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut.

Evaluasi dan rekomendasi dari tim auditor tetap diberikan kepada setiap daerah. Kepala Perwakilan BPK Banten Firman Nurcahyadi menegaskan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Seluruh daerah di Provinsi Banten mendapatkan opini WTP. Kami berharap seluruh hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah agar tata kelola pemerintahan semakin baik," kata Kepala Perwakilan BPK Banten Firman Nurcahyadi.

Capaian ini direspons positif oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dilansir dari laporan resmi situs tangerangkab.go.id, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengungkapkan rasa syukur atas predikat ke-18 yang diraih daerahnya.

"Alhamdulillahirabbil’alamin. Hari ini Kabupaten Tangerang kembali mendapatkan predikat WTP yang ke-18 kali dari BPK RI atas pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2025," ucap Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.

Menurut Maesyal, penghargaan ini menjadi rapor positif bagi kinerja keuangan daerah. Hal tersebut sekaligus menjadi pelecut semangat dalam pelaksanaan program anggaran ke depan.

"Ini menjadi perjalanan yang sangat positif dan menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tata kelola keuangan yang semakin baik," ujar Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.

Apresiasi tinggi juga diberikan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten. Kerja keras tim dinilai menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan laporan keuangan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pemkab Tangerang yang telah bahu-membahu menyusun dan menampilkan laporan keuangan tahun 2025 dengan baik," ucap Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.

Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk mempertahankan prestasi ini. Langkah evaluasi internal akan terus berjalan beriringan dengan penyelesaian rekomendasi dari instansi pemeriksa.

"Mudah-mudahan capaian ini bisa terus kita pertahankan dan tingkatkan, terutama dalam menindaklanjuti berbagai temuan maupun rekomendasi dari BPK dan Inspektorat," ujar Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.

Keberhasilan mempertahankan opini keuangan juga dicatatkan oleh Pemerintah Kota Serang. Berdasarkan data administratif setempat, daerah ini meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara beruntun.

"Alhamdulillah Kota Serang kembali mendapatkan opini WTP tanpa catatan," ujar Wali Kota Serang Budi Rustandi.

Kelancaran proses audit tahun ini disebut tidak lepas dari sinergi yang kuat. Budi menambahkan bahwa koordinasi yang baik antarperangkat daerah menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan.

"Ini menjadi capaian yang baik untuk Kota Serang dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan," kata Wali Kota Serang Budi Rustandi.

Perbaikan kinerja administrasi ini diperkuat oleh data internal inspektorat. Inspektur Kota Serang Wachyu Kristiawan menjelaskan bahwa jumlah temuan audit tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Temuan tahun ini jauh berkurang dibanding tahun lalu karena OPD lebih cepat menyiapkan data dan dokumen," ucap Inspektur Kota Serang Wachyu Kristiawan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menilai pencapaian ini sebagai cerminan efektivitas pengawasan internal. Manajemen aset daerah yang tertata turut menyumbang andil besar bagi raihan opini tertinggi BPK tersebut.

"Buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran Pemkot Tangsel, mulai dari jajaran pimpinan hingga seluruh ASN yang mengawal ketat setiap rupiah belanja daerah," ujar Kadiskominfo Pemkot Tangsel Tubagus Asep Nurdin.

Transparansi publik di wilayah Tangerang Selatan diharapkan semakin kuat dengan adanya opini WTP ini. Asep menegaskan pentingnya akuntabilitas anggaran demi kemaslahatan masyarakat luas.

"Memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Tangsel," kata Kadiskominfo Pemkot Tangsel Tubagus Asep Nurdin.

Di sisi lain, apresiasi datang dari legislatif Kabupaten Serang atas raihan WTP di daerahnya. DPRD Kabupaten Serang menilai prestasi ini sebagai kado satu tahun kepemimpinan Bupati Ratu Zakiyah dan Wakil Bupati Najib Hamas.

"Saya ucapan selamat untuk Pemerintah Kabupaten Serang yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya kira ini sebuah kado terindah buat Pemerintah Kabupaten Serang di usia satu tahun perjalanan Bupati dan Wakil Bupati Serang. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah on the track dalam menjalankan program," tegas Bahrul Ulum kepada wartawan.

Kendati demikian, Ulum mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat puas. Catatan administratif menunjukkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi baru menyentuh angka 83,57 persen.

"Kalau bisa bukan hanya 83,57 persen, tapi kalau bisa di tahun yang akan datang tidak ada catatan apapun sehingga tidak ada lagi yang harus ditindaklanjuti," ujar Bahrul Ulum.

Sinergi yang erat antarorganisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam mengelola anggaran. Ulum meminta seluruh pihak mematuhi regulasi demi mewujudkan tata kelola keuangan tanpa cacat hukum.

"Kerja sama yang erat dan komitmen kepatuhan terhadap regulasi, target mulia untuk memiliki tata kelola keuangan tanpa cacat akan segera terwujud di Kabupaten Serang. Kuncinya adalah sinergi dan patuh terhadap aturan," ujar Bahrul Ulum.

Kemandirian fiskal daerah juga menjadi sorotan legislatif. Hal ini mendesak untuk dioptimalkan menyusul adanya kebijakan pemotongan transfer fiskal dari pemerintah pusat.

"Kami rekomendasi agar Bapenda mengoptimalisasikan pendapatan daerah agar fiskal kita bisa mandiri dan tidak bergantung penuh pada transfer pusat melalui terobosan yang belum tergali maksimal," ujar Bahrul Ulum.

Selain masalah pendapatan, manajemen waktu belanja daerah turut menjadi poin saran dari DPRD. Ulum menyarankan agar proses belanja daerah dijadwalkan lebih awal demi efisiensi evaluasi program kerja tahunan.

"Belanja OPD agar direncanakan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga proses evaluasi program dapat lebih terukur dan berjalan baik," ujar Bahrul Ulum.

Catatan berbeda diperoleh Pemerintah Provinsi Banten yang meraih WTP ke-10 secara berturut-turut. Berdasarkan pembacaan laporan oleh Kepala 5 BPK RI Boby Adityo Rizaldi dalam rapat paripurna DPRD Banten yang disiarkan lewat YouTube Banten Parlemen TV, terdapat lima temuan penting termasuk program jalan desa.

Hingga 31 Desember 2025, Provinsi Banten tercatat telah menyelesaikan 1.595 dari total 1.962 rekomendasi BPK RI, atau setara dengan 81,3 persen.