Pemangkasan Bantuan Global Lumpuhkan Organisasi Perempuan dan Layanan Penting

Pemangkasan dana bantuan internasional kini berdampak serius pada keberlangsungan berbagai organisasi perempuan di dunia. Dilansir dari Detikcom, penurunan tahunan bantuan pembangunan resmi yang paling tajam sepanjang sejarah ini mengancam operasional lembaga-lembaga yang bergerak di tengah krisis kemanusiaan.

Laporan terbaru UN Women bertajuk "Beyond the Breaking Point" menunjukkan bahwa 84 persen organisasi perempuan mencatat kenaikan permintaan layanan sejak Januari 2025. Namun, keterbatasan dana membuat hampir sembilan dari 10 organisasi tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan di lapangan.

"Tahun lalu perkumpulan seniman perempuan yang aku dirikan lolos dapat dana Indonesia dari pemerintah. Namun proses administrasinya 'gila-gilaan' susahnya dan ribet untuk bikin video dokumenter," keluh Olin Monteiro, pendiri asosiasi seni kreasi perempuan, Artsforwomen. "Pencairan dananya tiga kali dan sekarang baru tahap pertama, padahal itu dana dari tahun 2025.

"Mengajukan permohonan ke penyokong dana internasional, kini saingannya luar biasa banyak." Tujuh tahun belakangan ia berusaha untuk mendanai sendiri aktivitas komunitas lewat jualan buku-buku, mengajar, menggelar acara-acara seperti garage sale barang-barang preloved (barng bekas pakai yang kondisinya masih baik), dan lain sebagainya.

Data UN Women memaparkan sekitar 120 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia memerlukan bantuan serta perlindungan. Akibat penurunan dana, dua dari lima organisasi memperkirakan akan menghentikan operasi mereka dalam waktu satu tahun ke depan.

Kondisi ini memicu kelelahan kerja pada staf karena 65 persen organisasi yang dipimpin perempuan terpaksa bekerja tanpa gaji. Masalah kesehatan mental, peningkatan kemiskinan hingga 92 persen, serta lonjakan kasus kekerasan berbasis gender juga menjadi dampak nyata di komunitas.

"Organisasi perempuan yang kini terancam tutup berada di garis depan berbagai krisis kemanusiaan paling parah di dunia. Di negara-negara seperti Afganistan, Republik Demokratik Kongo, dan Haiti, mereka bekerja di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh aktor internasional dan tetap bertahan jauh setelah perhatian dunia beralih ke tempat lain. Setiap dolar yang ditarik dari organisasi perempuan berarti satu dolar yang hilang bagi penyintas kekerasan seksual terkait konflik, para ibu yang mengungsi, anak perempuan yang terpaksa putus sekolah, serta masyarakat yang sedang berjuang untuk bertahan hidup," ujar Kepala Aksi Kemanusiaan UN Women, Sofia Calltorp dalam keterangan persnya.

"Tanpa tindakan segera, organisasi-organisasi yang selama ini membantu menyelamatkan kehidupan perempuan dan anak perempuan di tengah krisis terburuk di dunia berisiko menjadi korban berikutnya dari perang," papar Calltorp.

Dampak Keterbatasan Dana bagi Organisasi di Indonesia

Situasi sulit ini juga dirasakan oleh gerakan perempuan di Indonesia. Meskipun eskalasi konfliknya berbeda, akses pendanaan yang semakin ketat dan pemotongan bantuan luar negeri tetap memukul kerja-kerja pendampingan di akar rumput.

"Problemnya bukan hanya pemotongannya tapi juga aksesnya tidak terbuka untuk semua LSM," ujar Olin Monteiro yang juga mendengar keluhan kawan-kawangan aktivis perempuan.

"Dampaknya memang terasa. Banyak organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan di Indonesia, menghadapi situasi yang lebih sulit sejak terjadinya pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri, terutama setelah sebagian besar program USAID dihentikan pada 2025," ujar Misiyah dari organisasi Kapal Perempuan. "Tidak semua organisasi bergantung pada USAID, tetapi bagi yang selama ini menjalankan program dengan dukungan donor internasional, penghentian pendanaan berarti ada program yang harus dihentikan."

"Di organisasi seperti Kapal Perempuan maupun banyak LSM perempuan lainnya, tantangannya bukan hanya soal keberlangsungan organisasi, tetapi juga bagaimana memastikan pendampingan terhadap perempuan akar rumput tetap berjalan. Kebutuhan di lapangan tidak berkurang, justru meningkat, sementara sumber daya semakin terbatas," tandas Misiyah.

Menurutnya situasi ini juga menjadi pengingat bahwa gerakan perempuan di Indonesia tidak bisa terus bergantung pada donor internasional. "Perlu ada dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, filantropi nasional, sektor swasta, dan masyarakat agar kerja-kerja pemberdayaan perempuan memiliki fondasi pendanaan yang lebih berkelanjutan."