Mantan Anggota Kongres AS Klaim Pejabat Bahas Opsi Nuklir ke Iran

Mantan anggota Kongres Amerika Serikat Marjorie Taylor Greene mengklaim para pejabat di Washington mulai membahas kemungkinan penggunaan senjata nuklir terhadap Iran pada Minggu (16/8/2026). Pembahasan tersebut diduga berlangsung di tengah konflik militer yang telah berjalan selama berbulan-bulan.

Pernyataan tersebut disampaikan Greene melalui unggahan di platform media sosial X. Mantan sekutu utama gerakan MAGA tersebut menilai langkah pembahasan opsi nuklir di tingkat pejabat strategis Washington merupakan bentuk tindakan yang sangat berbahaya.

"Para pejabat sedang membahas penggunaan senjata nuklir terhadap Iran dalam pertemuan strategis. Saya tidak berspekulasi, saya tahu. Dan itu benar-benar jahat," kata Marjorie Taylor Greene, Mantan Anggota Kongres AS.

Greene tidak menyertakan bukti pendukung atau menyebutkan identitas pejabat yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menuding pemerintah AS sedang mempertimbangkan untuk menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir, meskipun Presiden AS Donald Trump berulang kali mengklaim kemenangan dan mengontrol Selat Hormuz.

"Amerika tidak kebal," ujar Marjorie Taylor Greene, Mantan Anggota Kongres AS.

Ia memperingatkan bahwa eskalasi nuklir dapat memicu bencana global, depresi ekonomi, serta kehancuran luas. Gedung Putih belum memberikan respons atau konfirmasi terbuka terkait klaim pembahasan opsi militer tersebut.

Tuduhan Greene muncul seiring laporan media AS mengenai potensi peningkatan operasi militer. The Washington Post bulan lalu melaporkan persiapan skenario perang yang lebih luas, sementara Pentagon dikabarkan mengkaji opsi operasi darat untuk merebut cadangan uranium Iran.

Konflik bersenjata antara koalisi AS-Israel dan Iran bermula dari serangan udara serta rudal pada akhir Februari 2026 atas tuduhan pengembangan bom nuklir. Padahal, laporan intelijen AS dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan tidak ada bukti program senjata nuklir Teheran.

Iran membalas serangan tersebut ke pangkalan AS dan wilayah Israel serta membatasi pelayaran di Selat Hormuz. Pemerintah Iran tetap menolak tuntutan penghentian pengayaan uranium dan menegaskan program nuklirnya bersifat damai, meski memperingatkan potensi perubahan kebijakan jika terus diserang.