PDIP Tanggapi Rencana Safari Politik Jokowi ke Jawa Tengah dan NTT

PDI Perjuangan memberikan respons keras terhadap rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Rencana kunjungan tersebut memicu ketegangan baru antara PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia terkait perebutan pengaruh politik di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis massa banteng.

Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mematangkan teknis dan jadwal kunjungan Jokowi setelah struktur partai di wilayah tersebut diklaim rampung 95 persen.

"Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai 'kandang gajah'," kata Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo seperti dikutip dari detikJateng, Sabtu (4/7/2026).

Yogo mengusulkan hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk didatangi, meskipun keputusan akhir mengenai lokasi yang akan dikunjungi sepenuhnya berada di tangan Jokowi.

"Secepatnya, kita siapkan secepatnya. Kami akan kontakt dengan tim, mudah-mudahan pertengahan bulan Juli ini sudah bisa berjalan. Kami mengajukannya hampir 35 kabupaten/kota ya, tentu ini akan dipilih Bapak mana yang kira-kira akan didatangi," jelas Antonius Yogo.

Pihak PSI mengklaim kesiapan mesin partai yang sudah dilaporkan secara langsung dalam pertemuan bersama mantan presiden tersebut.

"Kami melaporkan capaian kinerja DPW struktur seluruh Jawa Tengah yang sudah hampir 95 persen. Struktur mesin partai yang kami janjikan kami siap, hari ini kami laporkan ke Bapak," tegas Antonius Yogo.

Menanggapi klaim sepihak PSI mengenai wilayah Jawa Tengah, Politikus PDIP Guntur Romli menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kesombongan elektoral yang tidak berdasar pada realitas pemilu terakhir.

"PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja. Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian," kata Guntur Romli kepada wartawan, Minggu (5/7).

Guntur Romli juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam mengusut sejumlah kasus hukum yang menyeret pengurus teras partai tersebut.

"KPK harus jangan tebang pilih masa butuh 10 hari baru dikembalikan, itu tidak menggugurkan peristiwa pidana, juga terhadap Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang rumahnya sudah digeledah, duit miliaran disita tapi sampai saat ini aman-aman saja," sambung Guntur Romli.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hasil perolehan suara pada Pemilu 2024 menunjukkan kegagalan partai berlambang gajah tersebut untuk menembus parlemen nasional.

"Itu bentuk kesombongan saja, bukan pernyataan yang perlu ditanggapi, apalagi dikhawatirkan, kalau PSI itu parpol nomor dua di 2024, terus bilang mau rebut 'kandang banteng', itu lebih masuk akal," kata Guntur Romli.

Ia menambahkan bahwa posisi politik Jokowi yang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden aktif akan membuat pengaruhnya terhadap elektabilitas partai semakin berkurang.

"PSI 2024 aja gagal masuk parlemen, meski didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih presiden, dengan tagline PSI Partai Jokowi, pasang foto Jokowi di semua baliho, jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi tidak jadi presiden. PSI jangan sombong," tambah Guntur Romli.

Kritik senada disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menilai organisasi politik tersebut lebih sering memproduksi narasi sensasional demi menaikkan popularitas daripada menyuarakan kepentingan publik.

"Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).

Deddy Sitorus menantang partai tersebut untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan kasus hukum yang sedang berkembang di masyarakat.

"Sudahlah rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral," ujar Deddy Sitorus.

Ia menegaskan pentingnya konsistensi sebuah partai politik dalam mengawal kebijakan publik serta mengkritisi isu korupsi daerah.

"Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal-soal lain yang terkait dengan rakyat," imbuh Deddy Sitorus.

Sementara itu, penolakan terhadap rencana safari politik Jokowi juga muncul dari wilayah Nusa Tenggara Timur yang disuarakan oleh anggota DPR RI daerah pemilihan setempat.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa rencana kedatangan mantan presiden tersebut ke wilayah NTT dapat menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat setempat akibat isu keabsahan dokumen pendidikan yang belum tuntas.