PDIP dan PKS Tanggapi Isu Perombakan Kabinet Merah Putih

Wacana perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan berlangsung usai 17 Agustus 2026 memicu respons dari PKS dan PDIP. Kedua partai politik tersebut menekankan bahwa pengisian posisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Isu kocok ulang kabinet ini mencuat sejak Sabtu (8/8/2026). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perombakan tersebut berskala kecil dan difokuskan untuk mengisi sejumlah jabatan menteri yang saat ini masih kosong.

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan tanggapan terkait wacana agar Presiden merekrut sosok berkapasitas dari luar partai. Ketua DPP PDIP ini menegaskan bahwa seluruh keputusan perombakan berada di tangan kepala negara.

"Terserah Presiden. Hak prerogatif presiden," ujar Andreas kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Ia juga menambahkan bahwa urgensi serta nama-nama yang akan diganti maupun menggantikan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan presiden.

"Perlu reshuffle atau atau tidak tergantung presiden, kalau reshuffle siapa yang perlu diganti, dan siapa yang menggantikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Mardani Ali Sera menyoroti pentingnya penerapam sistem merit jika Presiden Prabowo hendak merekrut pejabat baru di jajaran menterinya.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Mardani mendorong adanya reformasi birokrasi mengingat beban tugas presiden yang berat, terlebih beberapa hasil survei menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut mendukung pengangkatan figur profesional yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni, tanpa harus terbatas pada kader partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.