PDIP Kirim Kapal Laksamana Malahayati Bantu Korban Gempa NTT

PDI Perjuangan mengerahkan Kapal Laksamana Malahayati menuju Flores, Nusa Tenggara Timur, untuk membantu penanganan dampak gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang menguncang kawasan tersebut, dilansir dari Detikcom.

Armada medis dan logistik tersebut diberangkatkan atas instruksi langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri guna memperkuat operasional tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) serta relawan kesehatan di area terdampak.

"Sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya," kata Sekjend PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Cilegon, Kamis (20/8/2026).

Selain menyiagakan personel medis dan armada pendukung, bantuan logistik berupa pasokan obat-obatan, tenda pengungsian, hingga perlengkapan khusus perempuan dan anak-anak turut dimuat ke dalam kapal.

"Ada beberapa bahan-bahan obat-obatan dan sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kebutuhan ibu-ibu dan anak-anak balita. Karena dalam mitigasi bencana, daftar yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sering kali bantuan terhadap ibu-ibu, perempuan hamil, anak-anak balita, dan kebutuhan khusus perempuan ini sering kali terlewatkan," kata Hasto.

Partai menegaskan prinsip gotong royong dalam penyaluran bantuan ini dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang preferensi politik maupun latar belakang sosial.

"Kapal Laksamana Malahayati ini akan melengkapi seluruh tim Baguna dan relawan kesehatan dan membantu rakyat tanpa membeda-bedakan apa pilihan politiknya, suku, agama, dan status sosial," tegas Hasto.

Dalam kesempatan tersebut, PDI Perjuangan menyoroti kebijakan pembukaan posko donasi publik oleh pemerintah dan menilai alokasi anggaran bencana dalam APBN semestinya menjadi prioritas utama mengingat kondisi geografis Indonesia.

"Seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire," ujar Hasto.

Sebagai penutup, penguatan tata ruang serta antisipasi risiko iklim ekstrem dinilai perlu terintegrasi dalam skema mitigasi bencana jangka panjang nasional.

"Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi. Dan untuk itu, dari sistem tata ruangnya, dari alokasi dana bantuan sosial dalam APBN, seharusnya lebih diprioritaskan," tutur Hasto.