PDIP Memilih Berada di Luar Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memutuskan partainya tidak akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Megawati kepada Prabowo sebagai langkah untuk menjalankan fungsi penyeimbang di luar pemerintahan.

Langkah PDIP tersebut mendapat respons positif dari partai pendukung pemerintah, termasuk Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kedua partai menilai keberadaan kekuatan politik di luar kabinet sangat krusial guna menjaga mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Megawati menegaskan bahwa keputusannya untuk berada di luar pemerintahan bukan berarti menempatkan partainya sebagai oposisi formal. Menurutnya, sistem presidensial yang dianut Indonesia secara konstitusional tidak mengenal istilah koalisi maupun oposisi seperti pada sistem parlementer.

"Makanya saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, ‘saya tidak akan’, ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet pak, terima kasih banget," kata Megawati dalam acara BPIP, Senin (10/8/2026).

Presiden ke-5 Republik Indonesia ini menuturkan bahwa sikap politiknya disampaikan secara langsung dan baik-baik kepada Prabowo.

"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang', dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu! enak saja!" kata Megawati melanjutkan.

Megawati juga menyayangkan munculnya tuduhan dari sejumlah pihak yang kerap mengkritik langkah politik partainya tanpa memahami hukum tata negara.

"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," kata Megawati saat pidato di acara tersebut.

Ia meminta publik untuk kembali membaca dan memahami konstitusi terkait konsep tata negara Indonesia.

"Silakan baca kalau tidak percaya. Baca jangan g** gitu aja. 'Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi'. Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b**, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak? Benar, makanya saya bilang saya baca tapi saya suka lupa pasal, jadi nggak ada," ucap Megawati.

Selain itu, Megawati menyinggung respons dari para pembuat opini di media sosial yang mempertanyakan posisi penyeimbang tersebut.

"Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', ini si buzzer, nggak pernah baca dia, eh iya dong, kenapa nggak boleh?" ujarnya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyatakan pihaknya menghormati penuh keputusan PDIP. Gerindra menganggap keberadaan fungsi kontrol dan kritik sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar.

"Dalam demokrasi, keberadaan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik justru penting untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan sehat, sehingga pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas," ujar Bahtra kepada Kompas.com, Kamis (13/8/2026).

Bahtra menambahkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak memutus tali silaturahmi maupun komunikasi antara Prabowo dan Megawati yang telah terjalin lama.

"Keduanya tentu memiliki persahabatan yang kuat, dan tetap menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Bagi kami, perbedaan posisi politik tidak harus menghilangkan komunikasi, persahabatan, maupun rasa saling menghormati di antara para tokoh bangsa," jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus fokus merealisasikan seluruh program strategis bagi kesejahteraan rakyat.

"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kekuatan politik tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan yang bersifat jangka pendek," imbuh Bahtra.

Sikap senada disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi yang setuju dengan pandangan Megawati mengenai konsep sistem presidensial. Menurut Viva, partai di luar kabinet bukanlah lawan melainkan instrumen penting demokrasi.

"PAN sepakat dengan pemikiran PDIP dan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa pemerintahan presidensial di Indonesia, secara konstitusional tidak mengenal adanya istilah partai oposisi sebagai lembaga negara, seperti sistem pemerintahan parlementer. Yang ada itu partai politik yang mendukung pemerintah atau tidak bergabung dalam kabinet di pemerintahan," kata Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak mencantumkan istilah koalisi maupun oposisi secara eksplisit.

"Secara praktik empiris, itu hanyalah terminologi politik untuk menyederhanakan dan memberikan penjelasan tentang posisi politik dari partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan. Secara filosofis, demokrasi tidak menghendaki semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan," ujar Viva.

Viva menegaskan pentingnya keseimbangan antara pihak yang menjalankan roda pemerintahan dan pihak yang melakukan pengawasan.

"Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking). Dalam teori demokrasi modern, pemerintah yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," tambahnya.

PAN memandang peran yang diambil oleh PDIP merupakan wadah koreksi yang konstruktif bagi kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan.

"Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi. Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang," katanya.

Ia menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan akan tetap berjalan demi memastikan kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada rakyat.

"Di situlah posisi PDI Perjuangan dalam politik, yakni sebagai kekuatan 'oposisi konstruktif' yang tidak menjadi bagian dari kabinet, tetapi menjalankan fungsi check and balances dalam melakukan koreksi dan pengawasan, mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat, serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat," tambahnya.