Partai Tisza Siapkan Langkah Amandemen Konstitusi Hongaria

Partai Tisza yang dipimpin Perdana Menteri Hongaria Peter Magyar bersiap mengamandemen konstitusi negara setelah Presiden Tamas Sulyok menolak mengundurkan diri pada Senin waktu setempat.

Upaya pencopotan ini didorong oleh kepemilikan dua pertiga mayoritas kursi parlemen oleh Partai Tisza setelah kemenangan besar dalam pemilu April lalu. Langkah politik tersebut diambil karena presiden saat ini dianggap berpotensi menghambat agenda reformasi pemerintahan baru.

Selain itu, Uni Eropa melalui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dilaporkan siap mencairkan dana beku sebesar 16,4 miliar euro atau sekitar 19,1 miliar dolar AS. Dana tersebut sebelumnya ditahan akibat pelanggaran supremasi hukum pada era mantan Perdana Menteri Viktor Orban.

Proses legislasi untuk merombak posisi pemerintahan ini diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. PM Peter Magyar menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk membersihkan institusi negara dari pejabat-pejabat bentukan rezim sebelumnya.

Selepas melakukan pertemuan resmi di kediaman presiden yang berlokasi di Budapest, PM Peter Magyar langsung memberikan pernyataan kepada awak media terkait kelanjutan prosedur tersebut.

"We will make the necessary decisions in due course," ujar Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Beliau menambahkan bahwa masa depan negara tidak boleh dikuasai oleh kepentingan satu kelompok politik atau individu tertentu saja. Penegasan ini merujuk pada fungsi dasar lembaga kepresidenan yang diatur oleh undang-undang dasar.

"Hungary does not belong to Tamas Sulyok, nor to Viktor Orban. It doesn't belong to a single party or political system," kata Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Lebih lanjut, ia mengingatkan kembali esensi utama dari peran seorang kepala negara dalam menjaga stabilitas demokrasi. Presiden dituduh abai karena tidak bersuara saat pemerintahan Orban mengeluarkan kebijakan yang mendiskriminasi komunitas tertentu.

"The constitution states quite clearly that the president showcases the unity of the nation and guards the democratic functioning of the state." kata Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Pihak pemerintah kini menjadwalkan dimulainya prosedur formal pencopotan setelah tenggat waktu yang diberikan kepada Presiden Tamas Sulyok resmi berakhir.