PM Benjamin Netanyahu Janji Deportasi Aktivis Global Sumud Flotilla

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan segera mendeportasi ratusan aktivis kemanusiaan Global Sumud Flotilla, termasuk sembilan warga negara Indonesia, yang ditangkap oleh militer di perairan internasional sejak awal pekan ini.

Langkah penanganan yang diambil oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir memicu kecaman global setelah video perlakuan kasar terhadap para relawan yang terikat di pelabuhan Ashdod beredar luas.

Dilansir AFP pada Kamis (21/5/2026), Netanyahu memberikan kritik tajam terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota kabinetnya tersebut karena dinilai tidak mencerminkan kebijakan resmi pemerintah.

"Cara Menteri Ben Gvir menangani aktivis Flotilla tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi.

Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa proses pemulangan para aktivis asing dari berbagai negara akan segera dilaksanakan melalui jalur administrasi.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator (aktivis) sesegera mungkin," kata Netanyahu.

Tindakan Itamar Ben Gvir sebelumnya memicu kemarahan internasional setelah ia mengunggah video para aktivis yang dipaksa berlutut dengan dahi menempel di lantai dan tangan terikat di bawah iringan lagu kebangsaan Israel.

Dilansir Al Jazeera pada Rabu (20/5/2026), situasi tersebut mendorong sejumlah negara seperti Italia, Prancis, Belanda, dan Kanada langsung memanggil duta besar Israel di ibu kota masing-masing sebagai bentuk protes keras.

Sementara itu, jumlah warga negara Indonesia yang dipastikan tertahan oleh otoritas Israel kini bertambah dari lima menjadi sembilan orang, yang terdiri atas relawan kemanusiaan dan jurnalis.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan bahwa perlindungan terhadap seluruh WNI di luar negeri menjadi prioritas utama pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri.

"Kalau BOP-nya kan sekarang di-hold," ujar Dave terkait status Board of Peace bentukan Donald Trump yang salah satu anggotanya adalah Israel.

Kementerian Luar Negeri RI saat ini terus mengintensifkan jalur diplomasi multilateral dengan mengaktifkan komunikasi bersama negara-negara kawasan Timur Tengah yang memiliki akses ke Israel seperti Yordania, Turki, dan Mesir.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono membenarkan adanya upaya pelibatan Board of Peace untuk mendukung proses pembebasan dan pemulangan para relawan kemanusiaan tersebut.

"Oh, iya," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Pemerintah Indonesia menuntut agar seluruh logistik bantuan dan personel misi kemanusiaan internasional yang ditahan segera dibebaskan tanpa syarat.

"Saya sudah menghubungi perwakilan kita untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jordan, Turki, Mesir untuk mencari informasi yang akurat terkait posisi dan keadaan WNI kita," ujar Sugiono.

Kemenlu RI memastikan perwakilan diplomatik terus memantau kondisi fisik dan hukum sembilan WNI tersebut agar mendapatkan hak-hak mereka selama masa penahanan.

"Kami meminta agar mereka diperlakukan dengan baik dan bisa segera dideportasi kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat," kata Sugiono.

Prosedur pemulangan para aktivis ini diperkirakan akan mengikuti pola penanganan kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya setelah proses pemeriksaan administrasi oleh otoritas setempat selesai.

"Biasanya mereka dimintai keterangan, kemudian dideportasi kembali ke negara masing-masing," ujarnya.

Di sisi lain, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi menilai tindakan kekerasan oleh Israel ini harus menjadi evaluasi total terhadap efektivitas forum perdamaian internasional.

"Kalau misi damai (dari Global Sumud Flotilla) kemudian dilawan atau direspons dengan penangkapan dan kekerasan, saya kira ini harus jadi pertimbangan (pembahasan) dalam Board of Peace," ucap Yon.

Kebijakan penahanan ini dinilai bertolak belakang dengan misi kemanusiaan yang dibawa oleh para relawan untuk membantu warga di Jalur Gaza.

"Tetapi kalau yang terjadi kita lihat kebijakan dan juga aksi yang dilakukan oleh Israel justru sangat bertentangan dengan nilai perdamaian," ucapnya.

Desakan agar Indonesia bersikap tegas juga disuarakan oleh mantan relawan Global Sumud Flotilla, Wanda Hamidah, yang meminta pemerintah segera mengambil langkah diplomatik radikal.

"Terutama untuk menekan negara kita menekan Presiden kita untuk segera keluar dari Board of Genocide (BOP) yang diadakan oleh Trump," kata Wanda dalam konferensi pers.

Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri RI melalui Juru Bicara Yvonne Mewengkang terus mendesak pelepasan sedikitnya 10 kapal misi kemanusiaan internasional yang disita oleh militer Israel.