MPR Usulkan Tambahan Anggaran Rp 972 Miliar untuk Forum Kebangsaan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 972 miliar kepada DPR RI dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

Dilansir dari Detikcom, pengajuan penambahan alokasi dana tersebut ditujukan untuk membiayai berbagai program seperti forum serap aspirasi kebangsaan hingga pelaksanaan sosialisasi empat pilar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menjelaskan bahwa saat ini MPR mendapatkan pagu indikatif untuk anggaran tahun 2027 sebesar Rp 945.577.879.000 (Rp 945 miliar).

"MPR memperoleh pagu indikatif di tahun 2027 sebesar Rp 945.577.879.000 (Rp 945 miliar) dengan alokasi program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 556.117.220.000 (Rp 556 miliar) dan program dukungan manajemen sebesar Rp 379.440.659.000 (Rp 379 miliar)," kata Siti dalam rapat.

Pihak sekretariat jenderal kemudian merinci kebutuhan anggaran tambahan yang diajukan ke Komisi XIII DPR RI, termasuk alokasi Rp 50 miliar untuk menunjang tugas unsur pimpinan.

"Maka MPR akan mengajukan usulan tambahan anggaran di tahun 2027 sebesar Rp 972.915.302.000 (Rp 972 miliar), yaitu untuk pelaksanaan tugas pimpinan MPR sebesar Rp 50.980.105.000 (Rp 50 miliar) yang terdiri dari kegiatan forum serap aspirasi kebangsaan pimpinan MPR bersama ormas dan civitas akademika sebanyak 5 kali, silaturahmi kebangsaan sebanyak 1 kali, safari kebangsaan pimpinan MPR sebanyak 12 kali, dan penguatan nasionalisme generasi muda," katanya.

Siti melanjutkan bahwa penambahan dana juga diperlukan guna mengoptimalkan kegiatan sosialisasi bagi seluruh anggota dewan serta pelaksanaan pengkajian kemajelisan.

"Lalu tambahan juga dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi empat pilar dengan usulan tambahan sebesar Rp 362.793.412.000 (Rp 362 miliar), yaitu untuk kegiatan sosialisasi empat pilar untuk seluruh anggota sebanyak 7 kali, karena dengan anggaran yang ada baru bisa terlaksana 5 kali dari sosdapil. Lalu sosialisasi empat pilar oleh pimpinan MPR dan alat kelengkapan," ujar Siti.

Kebutuhan dana penyerapan aspirasi masyarakat bagi seluruh sisa anggota juga diusulkan terpisah karena belum terakomodasi dalam pagu indikatif awal.

"Dan tambahan juga diperuntukkan untuk pengkajian kemajelisan sebesar Rp 111 miliar, yaitu diperuntukkan adalah untuk penyerapan aspirasi masyarakat untuk seluruh anggota sebanyak 3 kali karena kalau untuk di anggaran yang ada itu belum ada. Jadi biasanya ada 1 kali, nah ini belum ada jadi kami minta tambahan untuk 3 kali kegiatan untuk seluruh anggota," tambahnya.

Selain program-program tersebut, anggaran tambahan juga diarahkan untuk agenda sarasehan kebangsaan serta pelaksanaan tugas konstitusional senilai Rp 194 miliar.

"Sehingga apabila usulan tambahan di 2027 tersebut disetujui, maka total anggaran di 2027 sebesar Rp 1.918.493.000.000 (Rp 1,9 triliun). Kami menambahkan hanya untuk kegiatan untuk anggota, sedangkan untuk program di dukungan manajemen kami sama sekali tidak meminta tambahan," imbuhnya.