MPR Dorong Perbaikan Ekosistem Pendidikan Vokasi Tekan Pengangguran SMK

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya pembenahan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh demi mengoptimalkan program sertifikasi kompetensi bagi 250.000 murid SMK pada Selasa (2/6/2026).

Langkah yang dijalankan Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut membagi kuota menjadi 150.000 murid untuk Sertifikasi Kompetensi dan 100.000 murid untuk Sertifikasi Bahasa Asing.

"Langkah pemberian sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis, namun harus diikuti dengan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Program ini bergulir di tengah tantangan ketenagakerjaan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Data tersebut mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi di antara semua jenjang pendidikan, yaitu mencapai angka 7,74 persen.

Meskipun angka ini turun dari posisi Agustus 2025 yang sebesar 8,63 persen, kontribusi lulusan SMK terhadap total pengangguran nasional tetap berada di urutan tertinggi kedua setelah lulusan SMA dengan persentase sebesar 22,35 persen.

Perempuan yang akrab disapa Rerie ini menekankan pentingnya penguatan keselarasan atau hubungan erat antara institusi pendidikan dan pelaku industri.

"Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri harus konsisten direalisasikan untuk menekan angka pengangguran," ujar Rerie.

Akar masalah pengangguran ini juga berkaitan dengan adanya kesenjangan keterampilan di dunia kerja.

Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2023, sekitar 57,3 persen pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang mereka jalani saat ini.

Rerie yang juga bertugas sebagai Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini meminta adanya kerja sama terpadu antarinstansi terkait.

"Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dunia usaha agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di dunia kerja dengan baik," tegasnya.

Legislator tersebut juga mengingatkan bahwa keberlanjutan program peningkatan mutu pendidikan ini memerlukan manajemen perencanaan yang matang.

"Di tengah dinamika perekonomian dunia yang dipengaruhi sejumlah faktor, dibutuhkan kejelian membaca peluang dan komitmen semua pihak dalam memanfaatkan peluang tersebut dengan baik," pungkas Rerie.