MPR Dorong Pemerintah Daerah Riau Terbitkan Obligasi untuk Mandiri Secara Finansial

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan Sarasehan Nasional di Pekanbaru, Riau, guna membahas alternatif pembiayaan melalui obligasi daerah.

Forum ini mengkaji potensi obligasi daerah sebagai instrumen investasi publik serta strategi implementasinya di Indonesia dari sudut pandang kebijakan dan keuangan.

Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Banggar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa pendiri bangsa telah merancang konsep agar setiap wilayah mampu membangun kemandirian ekonominya sendiri.

"Kami dari Fraksi Partai Golkar melihat pembangunan harus tetap berjalan. Meskipun anggaran tidak ada, namun pembangunan harus tetap berjalan. Jadi dengan obligasi daerah, pemda harus berpikir," kata Mekeng dikutip dari detikSumut, Senin (20/7/2026).

Mekeng menambahkan bahwa seluruh pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk menerbitkan obligasi daerah secara tertib, asalkan memahami prosedur dan kriteria yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, para kepala daerah di Riau diharapkan segera mengubah orientasi berpikir dalam hal tata kelola keuangan serta penyusunan rencana program pembangunan.

"Mindset kita dengan adanya perubahan sistem keuangan negara, mindset harus sudah terencana. Buat program boleh, tapi pembiayaan harus terencana," katanya.

Agenda ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fahroni, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, serta sejumlah bupati dan wali kota di lingkungan Provinsi Riau.

Sejumlah mantan Gubernur Riau seperti Syamsuar, Saleh Djasit, dan Arsyadjuliandi Rahman juga ikut serta dalam forum yang diikuti oleh kalangan akademisi dan mahasiswa ini.