Min Aung Hlaing Tolak Rencana Perdamaian ASEAN dan Geber Proyek Nuklir

Pemimpin pemerintah militer Myanmar Min Aung Hlaing mengkritik rencana perdamaian Konsensus Lima Poin ASEAN dan menegaskan peta jalan pemerintahannya dalam pidato 100 hari kerja di Naypyitaw pada Jumat, 31 Juli 2026. Di hadapan lebih dari 900 anggota parlemen dan pejabat militer, Presiden Min Aung Hlaing menyampaikan bahwa pemerintahannya telah meletakkan fondasi penting untuk memulihkan perdamaian serta mendorong pembangunan nasional. Pemerintah militer berencana mempercepat pembangunan negara berbasis demokrasi dan sistem federal selama dua tahun ke depan, yang dilanjutkan dengan tahap pembangunan penuh selama tiga tahun berikutnya.

Selain itu, pemilu khusus dijadwalkan pada 2027 di 102 kotapraja yang sebelumnya terhambat konflik bersenjata pada pemilu akhir tahun lalu.

Min Aung Hlaing menegaskan bahwa undang-undang wajib militer tetap dijalankan guna memperkuat angkatan bersenjata dan kepolisian. Pemerintah juga mengklaim telah mengundang kelompok bersenjata untuk meletakkan senjata dan berdialog dengan 13 kelompok etnis. Di saat bersamaan, Min Aung Hlaing mengecam Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada 2021 karena dinilai diterbitkan tanpa persetujuan seluruh negara anggota serta menganggap blok regional tersebut mendiskriminasi Myanmar.

Terkait sektor energi dan infrastruktur, pemerintah Myanmar melanjutkan 10 proyek pembangkit listrik, termasuk proyek hidroelektrik Myitsone yang kontroversial dan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam upaya penegakan hukum, pihak berwenang menangani kasus pencucian uang, perdagangan narkoba, dan pusat penipuan daring dengan memulangkan lebih dari 72.000 warga asing ke 58 negara.

Min Aung Hlaing mengakui gelombang kepergian pemuda Myanmar mengganggu perkembangan ekonomi negara, meskipun tidak menyinggung dampak dari kebijakan wajib militer yang diterapkan. Pernyataan tersebut mendapat respons dari kelompok aktivis penentang junta militer yang menilai kebijakan pemerintah tidak membawa perubahan positif. "Tidak ada perubahan berarti yang dapat diharapkan dari junta," kata Nan Lin, Juru Bicara General Strike Coordination Body.

Nan Lin menambahkan bahwa rezim militer memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan di tengah krisis yang berkepanjangan.

"Mereka akan menggunakan undang-undang wajib militer untuk mengendalikan anak muda melalui rasa takut, dan situasi dapat memburuk karena mereka terus mengorbankan anak muda demi mempertahankan kekuasaan," ujar Nan Lin, Juru Bicara General Strike Coordination Body. Di sisi lain, ASEAN terus mengupayakan diplomasi dengan melibatkan berbagai pihak di Myanmar, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan komite negosiasi junta, di tengah perbedaan pandangan antaranggota blok mengenai pendekatan terbaik terhadap Naypyidaw.