Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Upacara HUT RI ke 81 di Daerah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan para menteri Kabinet Merah Putih akan membagi tugas menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 di berbagai daerah, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno di Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8/2026), usai menggelar rapat koordinasi penanganan darurat pascabencana gempa bumi magnitudo 7 yang mengguncang wilayah tersebut.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.

"Perlu kami sampaikan juga, kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok, akan upacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah," ungkap Pratikno.

Selain menghadiri upacara bendera, para menteri dijadwalkan mengawal berbagai isu strategis dan krusial di daerah penugasan masing-masing dengan koordinasi yang terus berjalan.

"Jadi kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda," tambahnya.

Di samping agenda peringatan kemerdekaan, pemerintah pusat memprioritaskan penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7 di NTT melalui pembentukan posko nasional untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur utama.

"Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini," jelas Pratikno.

Pratikno menegaskan bahwa fokus utama pada masa tanggap darurat adalah pemulihan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, dan internet agar kembali berfungsi normal dalam waktu singkat.

"Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya," tuturnya.

Pemerintah juga berkomitmen melakukan pemulihan secara berkelanjutan dengan membangun ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

"Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun Pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana," ungkap Pratikno.

Seluruh jajaran pemerintah pusat hadir langsung di lokasi bencana untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi sumber daya berjalan optimal selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

"Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Jadi, sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab-rekon ini sangat besar," imbuhnya.