Menteri PU dan DPR Bahas Percepatan Infrastruktur Sumatera Barat

Kementerian Pekerjaan Umum dan DPR RI mempercepat realisasi pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur terdampak bencana di Sumatera Barat. Kepastian percepatan proyek tersebut dibahas dalam pertemuan resmi di Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu (12/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengawal sejumlah proyek strategis jalan dan jembatan agar dapat segera dikerjakan. Salah satu proyek yang tengah didorong yakni penanganan ruas jalan Sitangkai-Guguak Cino-Batusangkar melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan anggaran senilai Rp 37 miliar.

"Pagi ini, 12 Agustus 2026, kita kembali bertemu dengan Pak Menteri PU dalam rangka berdiskusi dan membahas percepatan pembangunan infrastruktur Sumatera Barat," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Andre menambahkan bahwa pengerjaan ruas Payakumbuh-Sitangkai sebelumnya telah dirampungkan melalui alokasi IJD 2025-2026.

"Payakumbuh-Sitangkai itu sudah selesai di IJD 2025-2026. Selanjutnya, Pak Menteri akan membangun Sitangkai-Guguak Cino," ujar Andre Rosiade, Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang.

Selain ruas tersebut, prioritas pembangunan dialokasikan untuk Jalan Lingkar Utara Kota Solok senilai Rp 49 miliar yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

"Untuk masyarakat Kota Solok yang ditunggu-tunggu jalan lingkar utara, insyaallah akan dibangun. Kita sedang menunggu persetujuan IJD dari Pak Menteri," katanya.

Usulan akses menuju Garabak Data melalui ruas Kapujan-Rimbo Data di Kabupaten Pesisir Selatan juga diajukan lewat IJD dengan nilai anggaran Rp 26 miliar.

Di samping sektor jalan, perbaikan jembatan turut dianggarkan. Jembatan Anduriang di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, telah menyelesaikan tahap DED dan diarahkan masuk penganggaran tahun 2027 senilai Rp 47 miliar. Kelengkapan administrasi seperti AMDAL dan izin pinjam pakai kawasan untuk Jembatan Bintang Tujuah juga dilaporkan telah tuntas.

"Kita akan buktikan triliunan rupiah setiap tahun mengucur ke Sumbar untuk membangun dan memperbaiki Sumatera Barat," tegas Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Sementara itu, proyek Jembatan Kalawi-Limau Manis, Jembatan Gantung, serta pengerjaan Jalan Bidan Dona di Kabupaten Pasaman masih memerlukan pemenuhan alokasi DIPA 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat.

"Pembangunan di daerah-daerah yang terkena dampak bencana harus kita utamakan, terutama jembatan dan jalan," kata Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum.

Pemerintah juga mengoptimalkan skema padat karya pada setiap proyek rehabilitasi dan rekonstruksi.

Langkah ini diharapkan dapat memulihkan sarana transportasi publik sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian warga lokal.