Menteri PANRB Dorong Keadilan Melalui Transformasi Digital di Seoul

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini menegaskan transformasi digital di Indonesia mengedepankan keadilan demi menghapus hambatan sosial. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Symposium di Seoul, Korea Selatan, pada Jumat (22/5/2026), dilansir dari Detikcom.

Pemerintah Indonesia meyakini tata kelola digital masa depan wajib berlandaskan pada kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara. Melalui keterangan tertulis pada Senin (25/5/2026), Rini menjelaskan tantangan tersebut dihadapi di tengah kepulauan yang dihuni lebih dari 280 juta jiwa dengan 229 juta pengguna internet.

"Bukan sekadar kepercayaan digital terhadap keamanan teknis, melainkan kepercayaan yang kokoh bahwa pemerintah benar-benar memahami realitas yang dihadapi masyarakat," kata Rini, Menteri PANRB.

Masyarakat dinilai tidak merasakan transformasi dari istilah teknis, melainkan dari kemudahan momen personal sehari-hari. Berbagai momen tersebut meliputi kelancaran layanan publik saat krisis, kemudahan birokrasi bagi lansia, akses instan pencari kerja, hingga efisiensi pengurusan dokumen dasar bagi ibu di desa terpencil.

"As negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17 ribu pulau dan menjadi rumah bagi lebih dari 280 juta orang, kami memahami jarak geografis dapat berujung pada ketidaksetaraan sosial," ujarnya Rini, Menteri PANRB.

Aparatur negara kini memperkuat Digital Public Infrastructure (DPI) demi mewujudkan integrasi sistem pembayaran, identitas digital, pertukaran data aman, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab. Saat ini pemerintah juga tengah mengembangkan portal terintegrasi bernama INAku untuk menyederhanakan seluruh layanan publik.

"Inilah momen-momen ketika pemerintah akhirnya terasa dapat dijangkau, manusiawi, dan hadir bagi jutaan orang. Layanan publik bukanlah sistem abstrak. Layanan tersebut menentukan apakah mempermudah atau mempersulit. Apakah warga merasa dilibatkan, atau sepenuhnya dilupakan," jelasnya Rini, Menteri PANRB.

Penerapan kerangka kerja Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) terus dipercepat secara bersamaan. Langkah strategis lain juga dilakukan melalui GovTech untuk mendorong transformasi kelembagaan secara menyeluruh dan mempercepat penyediaan layanan yang berpusat pada warga.

"Yang lebih penting lagi, kami memastikan sistem-sistem pendukung ini memberikan dampak nyata dan langsung bagi warga biasa," kata tutur Rini, Menteri PANRB.

Upaya pemanfaatan GovTech dipandang bukan hanya sebagai penyediaan kumpulan platform digital semata. Peran teknologi tersebut diarahkan sebagai jembatan yang menghubungkan perancangan dengan pelaksanaan kebijakan serta menjamin interoperabilitas antarlebaga negara.

"Pada akhirnya, transformasi digital bukan sekadar soal kenyamanan masyarakat. Ini tentang membangun negara yang transparan, akuntabel, dan secara inheren dapat dipercaya," tutupnya Rini, Menteri PANRB.