Menteri PANRB Rini Widyantini Paparkan Capaian Kinerja Tata Kelola 2025 ke DPR

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini memaparkan peningkatan berbagai indikator kinerja tata kelola sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026.

Laporan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tersebut mencatat tren membaik pada indeks reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, hingga sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Peningkatan indeks pelayanan publik nasional ditopang oleh perluasan jangkauan Mal Pelayanan Publik yang kini telah terbentuk di 305 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat," ujar Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Kementerian PANRB memiliki posisi strategis dalam Kabinet Merah Putih dengan menjalankan tiga peran utama, termasuk memfasilitasi proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development.

"Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari strategic diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD," jelas Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Dengan realisasi anggaran mencapai lebih dari 97,98 persen dari total Rp314 miliar pada 2025, kementerian berhasil merampungkan tujuh capaian strategis termasuk penguatan manajemen ASN berbasis merit.

"Di samping itu, inisiatif untuk inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan, beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA)," ucap Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Capaian ketujuh dari kementerian ini difokuskan pada penyelarasan tata kelola pemerintahan dengan standar internasional melalui penyusunan dokumen kerja sama.

"Selanjutnya, capaian ketujuh, yaitu mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional," jelas Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Kementerian PANRB menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran negara secara transparan demi memberikan dampak langsung kepada publik.

"Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia," tutur Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Di sisi lain, dalam agenda Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2026 pada Selasa, 14 Juli 2026, Rini menyoroti pentingnya menyelaraskan digitalisasi dengan asas tata kelola yang baik demi memangkas beban urusan publik.

"Transformasi digital tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang dibangun, tetapi dari seberapa besar beban masyarakat yang berhasil dikurangi," ujar Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Ia menambahkan bahwa adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan generatif oleh lembaga dan korporasi masih memerlukan akuntabilitas serta pengawasan tata kelola yang jelas agar tidak sekadar menjadi eksperimen.

"Meskipun data EY Indonesia 2025 menunjukkan 57 persen perusahaan memprioritaskan Generative AI, banyak yang masih terjebak pada tahap eksperimen tanpa akuntabilitas komersial maupun tata kelola yang jelas," jelas Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Menanggapi pentingnya tata kelola tersebut, pihak penyelenggara penghargaan menyatakan bahwa aspek kepatuhan kini telah bergeser menjadi instrumen strategis daya saing korporasi.

"GCG bukan lagi sekadar trofi, melainkan license to operate sekaligus sumber keunggulan strategis. Kegagalan 22 persen perusahaan memenuhi standar tahun ini menunjukkan bahwa tata kelola kini menuntut akuntabilitas yang jauh lebih substantif," ujar Muhamad Ihsan, CEO sekaligus Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi.

Guna memperkuat efisiensi aparatur negara secara berkala, Kementerian PANRB juga meluncurkan survei internal organisasi komprehensif pada 11 Juli 2026 untuk memetakan bottleneck birokrasi di tingkat pusat dan daerah.