Menteri LH Tinjau Pemulihan Lahan Terkontaminasi Minyak di Riau

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat meninjau langsung progres pemulihan lingkungan pada lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan di Riau pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kunjungan kerja tersebut berfokus pada dua lokasi prioritas pemulihan lingkungan yang berada di wilayah Minas serta kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

"Saya berpesan kepada PT Pertamina Hulu Rokan untuk tetap terus melaksanakan komitmennya dalam pemulihan lahan terkontaminasi minyak bumi ini dan saya mengapresiasi atas hal baik yang sudah dilakukan," kata Menteri LH Moh Jumhur Hidayat, Minggu, 16 Agustus 2026.

Kementerian Lingkungan Hidup meminta PT Pertamina Hulu Rokan konsisten menuntaskan kewajiban pemulihan di 250 lokasi. Sebaran lokasi tersebut meliputi Kabupaten Siak sebanyak 220 lokasi, Kabupaten Bengkalis 17 lokasi, Kota Pekanbaru enam lokasi, Kabupaten Rokan Hilir enam lokasi, dan Kabupaten Kampar satu lokasi. Sebanyak 42 lokasi di antaranya berada di kawasan sensitif seperti Kawasan Pelestarian Alam, Suaka Alam, dan Hutan.

"Pastikan kita harus lebih baik karena bekerja di tanah air sendiri yang tentunya ada ikatan batin antara saudara saudara dengan wilayah ini. Selamat bertugas dan mengabdi," ujar Menteri LH Moh Jumhur Hidayat.

Hingga pertengahan 2026, sebanyak 63 dari 250 lokasi telah mengantongi persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dari regulator. Sebanyak 26 lokasi selesai dipulihkan, dengan 17 lokasi di antaranya telah memperoleh Surat Penetapan Status Telah Selesainya Pemulihan Lahan Terkontaminasi. Pemulihan fisik yang diselesaikan mencakup area seluas 1.206.568 meter persegi dengan volume kontaminasi mencapai 682.494 meter kubik.

Program pemulihan lahan terkontaminasi minyak ini memanfaatkan metode berbasis teknologi seperti bioremediasi dan fitoremediasi yang disesuaikan dengan kondisi tanah di lapangan. Selain memulihkan fungsi ekosistem, kegiatan yang ditargetkan berlangsung hingga 2030 ini dirancang untuk menyerap tenaga kerja lokal dan mengoptimalkan penggunaan rantai pasok daerah.

"Kegiatan Pemulihan TTM ini merupakan salah satu bukti industri Hulu Migas dalam pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan. Tentunya kolaborasi antara Kementerian LH dengan SKK Migas serta PHR sangat penting untuk kelancaran dan keefektifan Kegiatan pemulihan TTM ini," kata Kepala Kelompok Kerja K3LL SKK Migas Ivan Fadlun Azmy.

Sinergi operasional dan pengelolaan lingkungan di Riau juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menerima audiensi jajaran manajemen PT Pertamina Hulu Rokan di Pekanbaru pada Jumat, 14 Agustus 2026, untuk membahas kerja sama pembangunan infrastruktur daerah.

"Terima kasih sudah datang ke sini, saya senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Direktur serta jajarannya karena sudah lama kita tidak bertemu," ujar Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto.

Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak di sekitar wilayah kerja operasional migas.

"Kita tahu bersama untuk membangun Riau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto.

Pihak perusahaan mengonfirmasi penyesuaian ketentuan fiskal baru dari pemerintah pusat guna mendukung kelancaran operasional dan peningkatan produksi migas nasional di wilayah Rokan.

"Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini, kami mengucapkan syukur karena pemerintah telah menyetujui fiscal terms yang baru untuk operasional kami," kata Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhammad Arifin.

Manajemen PT Pertamina Hulu Rokan menegaskan komitmennya untuk menjalankan program pemulihan lingkungan secara berkelanjutan sesuai dengan arahan regulator dan pemerintah daerah.

"Pemulihan TTM tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita mengembalikan fungsi lingkungan, tetapi juga bagaimana proses tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Karena itu, kami mendorong penggunaan teknologi yang tepat sesuai karakteristik setiap lokasi, sekaligus mengoptimalkan keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal," ujar Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhammad Arifin.

Penerapan teknologi yang terukur diharapkan mampu mengembalikan fungsi ekosistem sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitar area kerja.

"Dengan pendekatan berbasis teknologi dan kajian teknis, setiap lokasi ditangani dengan metode yang tepat. Pada saat yang sama, pelaksanaan kegiatan juga memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Dengan demikian, pemulihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara beriringan," kata Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhammad Arifin.