Mentan Duga Kelangkaan Beras Premium Akibat Pengalihan Beras Fortifikasi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menduga kelangkaan beras premium di pasaran terjadi karena disengaja oleh pengusaha yang mengalihkannya menjadi beras fortifikasi demi meraup keuntungan besar, sebagaimana dilansir dari Detik Finance di Jakarta pada Jumat, 31 Juli 2026.

Dugaan tersebut muncul karena margin keuntungan penjualan beras premium dinilai sangat terbatas oleh para pelaku usaha. Praktik pengalihan ini ditemukan saat Kementerian Pertanian melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras yang beredar.

"Salah satunya. Indikasi itu sementara ya," kata Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Praktik manipulasi ini dinilai membebaskan pengusaha dari aturan harga beras premium yang telah ditetapkan pemerintah. Beras yang sejatinya berkualitas premium atau medium tersebut kemudian dijual sebagai beras khusus atau fortifikasi dengan harga relatif tinggi.

"Sebelumnya dibilang dia geser ke sana (fortifikasi), dugaan kami kalau dia premium kan tidak bisa main-main, karena kita kunci. Nah berpindah lagi dengan alasan margin tipis, karena selalu mau cari untung banyak. Bayangkan kalau jual Rp 42.000/kg gila nggak untungnya?" terang Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Hasil pemeriksaan Kementerian Pertanian menunjukkan sekitar 80 persen sampel merek beras fortifikasi yang terdaftar maupun tidak terdaftar ternyata tidak sesuai standar kualitas. Harga jual rata-rata beras tersebut mencapai Rp22.665 per kilogram, bahkan ditemukan ada yang menembus Rp42.000 per kilogram.

"Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar dan average, harganya itu Rp 22.665/kg. Ada yang Rp 42.000/kg. Ini tidak masuk akal," ungkap Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Saat ini Kementerian Pertanian mengantongi identitas 15 merek beras fortifikasi yang terindikasi melanggar standar. Seluruh temuan tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum setelah proses pengumpulan data internal rampung.

"Ada 15 merek, bukan 15 perusahaan, merek," pungkas Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.